Jakarta, Aktual.com – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat jatah alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 yang terbesar.
Untuk itu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kemenhan sebagai penerima anggaran yang tertinggi memang menjadi keinginan pemerintah.
Hal ini untuk menggenjot perlengkapan alat utama sistem persenjataan (alutsista) sekaligus meningkatkan kesejahteraan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
“Jadi kenapa anggaran Kemenhan besar? Itu karena kombinasi untuk alutsista atau untuk memenuhi essential force yang saat ini masih sangat tertinggal,” ujar Menkeu di kantornya,
Selain itu, pemerintah juga memperhatikan soal kesejahteraan prajurit. Hal ini bermaksud agar mereka bisa menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan secara profesional dan baik.
“Intinya, kita kelola kebijakan fiskal kami ekspansif, namun tetap dalam prinsip kehati-hatian,” ucap dia.
Di APBN 2017, Kementerian Pertahanan dianggarkan sebanyak Rp108 triliun dan terbesar kedua di Kementerian PUPR sebanyak Rp101,5 triliun.
Semula di Rancangan APBN 2017, Kementerian PUPR yang terbanyak sebesar Rp105,6 triliun dan Kementerian Pertahanan sebanyak Rp104,4 triliun.
Berikut 15 Kementerian/Lembaga yang dikucuri anggaran paling besar:
1. Kementerian Pertahanan Rp108 triliun (di RAPBN Rp104,4)
2. Kementerian PUPR Rp101,5 triliun (di RAPBN Rp105,6 triliun)
3. Polri Rp84 triliun (di RAPBN Rp72,4 triliun)
4. Kementerian Agama Rp60,2 triliun (di RAPBN Rp60,7 triliun)
5. Kementerian Kesehatan Rp58,3 triliun (di RAPBN Rp58,3 triliun)
6. Kementerian Perhubungan Rp46 triliun (di RAPBN Rp48,7 triliun)
7. Kementerian Keuangan Rp40,8 triliun (di RAPBN Rp42,2 triliun)
8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp39,8 triliun (tetap)
9. Kementerian Ristek dan Dikti Rp39,7 triliun (di RAPBN Rp39,4 triliun)
10. Kementerian Pertanian Rp22,1 triliun (di RAPBN Rp23,9 triliun)
11. Kementerian Sosial Rp17,5 triliun (di RAPBN Rp18,3 triliun)
12. Kementerian Hukum dan HAM Rp9,4 triliun (di RAPBN Rp9,3 triliun)
13. Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp9,3 triliun (di RAPBN Rp10,1 triliun)
14. Mahkamah Agung Rp8,2 triliun (di RAPBN Rp8,5 triliun)
15. Kementerian Luar Negeri Rp7,4 triliun (di RAPBN Rp7,7 triliun)
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
