Jakarta, Aktual.com – Pemerintah saat ini cenderung terus mengandalkan barang impor, termasuk di sektor pertanian. Hal ini tentu saja akan menjauhkan keinginan pemerintah menciptakan ketahanan pangan.
Apalagi selama ini, pemerintah juga kurang memperbaiki permasalahan di hulu dari sektor pertanian itu. Padahal jika hulu di perbaiki, salah satunya terkait kesejahteraan petani dan mendukung teknologi dan perbenihan, maka pada akhirnya kebijakan impor bisa ditekan.
“Selama ini, nilai tukar petani (NTP) di bawah pemerintahan Jokowi (Joko Widodo) masih stagnan. Sampai September 2016 lalu, NTP gabungan berada di posisi 102,02. Itu menjadi bukti bahwa daya beli petani masih lesu,” tandas ekonom INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara di Jakarta, Minggu (30/10).
Untuk itu, kata dia, kebijakan yang paling ideal ada di sisi hulu pertanian. Dengan mengembangkan produksi beras kualitas premium.
“Sehingga, pemerintah harus support benih unggul, teknologi modern dan bantuan alat pertanian yang merata di setiap daerah dalam rangka perbaikan kualitas hulu pertanian itu,” tegas dia.
Apalagi selama ini, kondisi di bebetapa daerah, potret NTP-nya juga tidak mengalami perubahan yang berarti. Artinya banyak petani di daerah itu belum beranjak kualitas hidupnya menjadi lebih baik.
“Maka salah kelola pertanian ini, jangan hanya diserahkan ke pemerintah daerah, tapi pemerintah pusat juga harus tanggung jawab,” tutur Bhima.
Terlebih lagi, ujar dia, rata-rata usia petani di banyak daerah ini sudah berumur 47 tahun alias sudah kurang produktif.
“Hal itu harus menjadi prioritas perbaikan pemerintah. Anak muda harus banyak didorong masuk ke sektor pertanian. Salah satunya dengan meningkatkan NTP-nya. Jika petani sejahtera anak muda akan banyak terjun ke sektor pertanian,” papar Bhima.
Menurutnya, jika sektor pertanian tak dibenahi, daya saing petani akan terus menurun. Makanya indeks ketahanan pangan pun terus merosot.
Berdasar rilis dari Food and Agriculture Organization (FAO) terkait Global Food Security Index tahun 2016 cukup menyedihkan. Dari 117 negara yang disurvey, posisi indeks ketahanan pangan Indonesia berada di peringkat 71.
Kalah dari Vietnam yang berada di posisi 67. Bahkan yang ironis, juga kalah dari Argentina yang berada di peringkat 37. “Meski ada perbaikan dari tahun lalu, tapi posisi itu harus menjadi perhatian serius pemerintah,” jelas Bhima.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
