Jakarta, Aktual.com – Laju pertumbuhan ekonomi saat ini diakui tak mampu membuka banyak lapangan pekerjaan baru. Sehingga pertumbuhan yang ada, kendati tinggi di kuartal II-2016 mencapai 5,18%, tapi dianggap tak berkualitas.
“Pertumbuhan ekonomi sekarang pun tidak banyak mendorong tenaga kerja baru, misalnya di sektor perkebunan yang pertumbuhannya itu melambat, pertambangan juga begitu. Sementara pemerintah menargetkan dua juta orang per tahun,” jelas Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro, di kantornya, Jakarta, Selasa (1/11).
Jadi, kata dia pemerintah sendiri paham ada tiga hal yang terkait isu pembangunan, yaitu pertama indikator kemiskinan, kedua ketimpangan baik dari sisi pendapatan maupun antar wilayah, dan ketiga terkait pengangguran.
“Kalau didalami dari ketiga indikator itu, kelihatan masalah pengangguran itu jadi masalah utama. Artinya, kalau orang bekerja maka kemampuaman keluar dari kemiskinan semakin cepat. Juga dia bisa mengurangi ketimpangannya,” jelas Bambang.
Dan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, maka harus menggenjot perekonomian yang berkualitas. Mestinya, kata dia, soal pengurangan angka pengangguran itu tak hanya tugas pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah, bahkan kelompok masyarakat termasuk Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).
Makanya, pihak Bappenas juga minta masalah pengentasan pengangguran ini bisa dibawa ke tataran pemimpin di daerah. Dengan begitu, para kepala daerah selalu berpikir soal penciptaan lapangan kerja.
“Tapi sayangnya, terkadang ada daerah yang kurang friendly terhadap investasi, padahal investasi itu semestinya bisa menyerap tenaga kerja,” papar dia.
Menurutnya, itulah pentingnya menciptakan kesadaran bagi setiap kepala daerah untuk selalu aware pada penciptaan lapangan kerja. “Makanya, bagi saya pertumbuhan ekonomi tinggi penting, tapi perlu berkualitas,” ujarnya.
Bambang kembali menegaskan, dengan orang yang tak memiliki pekerjaan ini, akan berdampak besar ke banyak hal. Seperti penghasilannya terus menurun, posisinya jadi lebih miskin, sehingga potensi ketimpangannya makin besar lagi terutama yang tak bekerja dengan yang bergaji tinggi.
“Jadi pemerintah bergerak dari framework seperti itu. Bagaimana untuk memahami pentingnya menciptakan lapangan kerja 2 juta per tahun, sehingga bisa jadi 20 juta selama 5 tahun atau sampai 2019,” ungkap Bambang.
Dia menambahkan, isu pengentasan pengangguran memang menjadi isu utama terutama di negara-negara maju. Dengan begitu, di beberapa negara maju yang menjadi benchmark Presiden berhasil atau tdk adalah tingkat penganggurannya.
“Seperti di AS atau Eropa juga begitu. Mungkin karena kemiskinan dan ketimpangan bukan lagi isu utama. Jadi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi, itu konteks politik pemilihan kepala negara. Artinya, unemployment ini sangat penting,” pungkas Bambang.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
