Jakarta, Aktual.com – Pengamat politik Islam dari Universitas Indonesia (UI) Dr Yon Machmudi mengatakan rencana unjuk rasa umat Islam yang akan dilakukan pada 4 November 2016 berkaitan dengan isu penistaan agama hendaknya direspons secara proporsional dan tidak perlu berlebihan.
“Artinya, demo seperti itu biasa terjadi di alam demokrasi selama berada pada koridor hukum,” katanya di Jakarta, Selasa (1/11).
Dia mengatakan, adalah menjadi tugas pihak keamanan memberikan perlindungan dan penjagaan agar aksi damai berjalan secara lancar dan para pendemo dapat menyampaikan aspirasinya secara baik.
Jadi, lanjut dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UI itu, demo itu tidak perlu disikapi secara politis walaupun momennya sangat dekat dengan momen Pilkada.
Oleh karena itu, ujar Yon, pihak berwenang hendaknya transparan dan terbuka dalam menangani masalah penistaan agama ini, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi dan biarkan proses hukum berjalan secara independen.
“Aspirasi umat Islam itu bukti adanya keresahan di kalangan mereka jika proses hukum akan ‘mandek’. Apabila mereka diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi dan pemerintah dapat menjamin bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, saya kira masalahnya akan selesai,” katanya.
Hal itu, kata dia, akan menjadi pembelajaran yang sangat mahal bagi semua anak bangsa. Karenanya, siapa pun harus menghormati norma-norma yang diyakini oleh masyarakat, apalagi berkaitan dengan masalah agama yang sangat sensitif.
Kebebasan berbicara, ujarnya, memang dijamin oleh undang-undang tetapi harus diperhatikan bahwa kebebasan itu tidak boleh sampai merendahkan kelompok lain yang berbeda sikap dan pemikiran. “Ini berpotensi memporak-porandakan ikatan kebangsaan,” ujar Yon.
ant
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
