Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo, Selasa (1/11) telah melakukan pertemuan dengan tokoh agama Muhammadiyah, NU dan MUI. Pertemuan tersebut berlangsung pada pukul 11.00 WIB. Dalam pertemuan tersebut, Presiden yang didampingi Menkopolhukam Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim dan Mensesneg Praktikno langsung berdialog dengan 10 perwakilan dari Muhamamdiyah, 10 dari MUI dan 10 dari NU.

“Dalam suasana pertemuan, menurut saya layaknya pertemuan resmi, Pak Presiden menyampaikan pertama apa gerangan tujuan beliau mengundang para tokoh tersebut, dan dilanjutkan beberapa tokoh menyampaikan pandangannya,” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangan persnya kepada redaksi, Selasa (1/11).

Setelah Presiden Jokowi menyampaikan pendahuluan, kata dia, dilanjutkan oleh Ketum MUI, kemudian Ketum NU dan Ketum Muhammadiyah menyampaikan pesan kepada Presiden. Dilanjutkan Presiden memberikan respon.

“Singkatnya, semua tokoh agama menyampaikan bahwa proses hukum harus dilakukan dengan adil dan berkeadilan. Bahkan pak Haedar menyampaikan, sengketa publik bisa memperoleh titik moderat bila jalur hukum dilakukan dengan adil dan kami fokus pada bagian itu. Namun pak Haedar menyampaikan pesan, penting juga agaknya Pak Presiden menularkan keteladanan kepada para kepala daerah seluruh Indonesia agar tidak asal ucap, dan tidak ceroboh dalam menggunakan kata-kata.”

Setelah menjawab pernyataan para tokoh tersebut, lanjut dia, Presiden berjanji tak mengintervensi proses hukum penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. “Kalau tidak berjalan dengan baik, baru saya turun tangan. Saya tidak melindungi Ahok, saya bertemu dengan Ahok dalam kaitan sebagai Presiden dan gubernur saja,” kata Dahnil menirukan Jokowi.

Setelah menjawab, Dahnil pun mempertanyakan dua hal terkait undangan yang dilakukan Jokowi tersebut. Pertama mengapa pagi ini yang tokoh-tokoh Agama yang diundang hanya dari Muhammadiyah, MUI dan NU? Karena ada kesan Presiden sedang memecah kami umat Islam.”

“Karena diluar sana pasti berkembang perspektif Muhammadiyah, MUI dan NU sudah dikangkangi oleh Presiden. Mereka pasti tidak bisa bersikap obyektif lagi. Padahal seperti pak Presiden ketahui sikap Muhammadiyah, MUI dan NU sudah jelas, mengapa saudara-saudara kami yang ingin memobilisir demo itu tidak diundang juga, saya kira alangkah baiknya dan arifnya jika mereka diundang dan diajak untuk berdialog, tidak cuma kami.”

“Kedua Pak Presiden, publik kecewa, agaknya penting Pak Presiden menyatakan dengan tegas dan terang bahwa kita akan tindak secara hukum bila Ahok betul menistakan keberagaman dan Islam. Pidato Seperti itu penting Pak Presiden sampaikan seperti seterang dan tegas bapak menyampaikan akan lawan pungli se rupiah pun, agar Umat tenang dan yakin. Mereka butuh sikap terang dari bapak. Demikian Pak Presiden, mohon maaf dengan sangat bila tidak perkenan, Maklum saya yang paling Muda disini.”

Setelah pernyataan yang disampaikan dirinya, lantas Presiden pun menyampaikan hal berikut.

“Penting hari ini kita membangun kultur ekonomi, politik, sosial dan budaya yang kuat untuk menjawab masalah kesenjangan antar wilayah, nah salah satunya ya melalui revolusi mental itu. Hari ini kita terlalu banyak memproduksi Undangan-undang dan mohon maaf orientasinya proyek. Dikit-dikit hukum, dikit-dikit hukum. Padahal nilai etika diatas hukum maka revolusi mental penting.”

Artikel ini ditulis oleh:

Antara
Wisnu

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS