Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Myanmar menyambut baik tawaran kerjasama dari Indonesia untuk pembangunan negara bagian Rakhine yang inklusif (terbuka) dan tidak diskriminatif.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan bahwa hal tersebut menjadi salah satu poin kesepakatan yang berhasil dicapai dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Naw Pyi Taw, Myanmar, Kamis lalu.
Negara bagian Rakhine merupakan asal para pengungsi Rohingya yang saat ini menjadi pembahasan global karena sekitar 7.000 orang masih terkatung-katung di atas kapal di laut kawasan ASEAN.
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa isu tersebut bukan hanya masalah Indonesia–yang saat ini telah menampung 1.700 pengungsi di Aceh Utara, atau pun ASEAN saja, namun masyarakat internasional harus mendorong penyelesaiannya yang melibatkan negara asal, negara transit dan negara tujuan.
Oleh karena itu, dalam kunjungan ke Myanmar, Menlu Retno secara khusus menyampaikan kepada pemerintah negara yang menjadi negara asal pengungsi Rohingya tersebut untuk bersama-sama mencari solusi jangka panjang.
Selain pembangunan Rakhine yang inklusif dan non-diskriminatif, pemerintah Myanmar juga sepakat untuk bekerja sama dengan negara-negara kawasan dalam pemberantasan perdagangan manusia yang menjadi aspek lain dari akar masalah isu migrasi manusia yang tak lazim tersebut.
Pemerintah Myanmar juga akan memerintahkan Kedutaan Besarnya untuk segera melakukan kunjungan konsuler ke tempat-tempat penampungan para pengungsi yang saat ini berada di Aceh.
Terkait sikap Indonesia terhadap Myanmar atas isu migrasi yang tak lazim tersebut, menurut Arrmanatha, Myanmar merupakan anggota keluarga besar ASEAN yang sedang mengalami masalah sehingga memerlukan dukungan, alih-alih tekanan.
“ASEAN itu adalah keluarga besar dengan sepuluh anggota, apabila ada salah satu yang memiliki kesulitan, maka kita memberikan ‘encouragement not pressure’ (dukungan bukan tekanan). Itulah yang kita lakukan pada anggota ASEAN,” kata dia, di Jakarta, Jumat (22/5).
“Indonesia akan terus mendukung Myanmar dalam proses demokratisasi dan reformasi, dan itulah posisi kita,” lanjut Arrmanatha.
Sebelumnya, Menlu Retno telah melakukan pertemuan dengan menlu Malaysia dan Thailand untuk mencari solusi bagi isu migrasi yang tak lazim tersebut di Putera Jaya, Kuala Lumpur Malaysia.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Malaysia bersedia memberikan penampungan sementara bagi sekitar 7.000 pengungsi dengan syarat proses penempatan dan pemulangan para pengungsi diselesaikan komunitas internasional dalam kurun waktu satu tahun.
Artikel ini ditulis oleh:
