Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pencapaian realisasi dan evaluasi program pengampunan pajak periode pertama di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/10). Periode I program pengampunan pajak harta terdeklarasi mencapai Rp3.826,81 triliun dengan total tebusan sebesar Rp93,49 triliun. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah berancang-ancang untuk menatap tahun 2018 nanti dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi tinggi di atas 6%. Padahal realisasi tahun ini dan target tahun depan pun tak lepas dari 5%.

Dalam rapat terbatas di Istana Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menkeu untuk mempersiapan sedini mungkin terkait pertumbuhan ekonomi. Memang dalam 2 tahun ini, kata Menkeu, pertumbuhan ekonomi ada di kisaran 4,8% di 2015 dan 5,0% proyeksi 2016 serta di tahun 2017 nanti cuma ditargetkan 5,1%.

“Tapi di 2018, pertumbuhan ekonomi harus di atas 6%. Dan apa yang perlu dilakukan oleh kita sebagai tim pemerintah dalam melaksanakan berbagai macam policy atau kebijakan dan tindakan-tindakannya, itu Pak Presiden minta disiapkan,” ujar Menkeu seusai rapat dengan Presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/11).

Meurutnya, Presiden mengharapkan pemerintah bisa meningkatkan momentum pertumbuhan. Sehingga dapat mengakselesasi pengurangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan dan penciptaan lapangan kerja.

“Tadi telah dipresentasikan bahwa perekonomian global masih lemah. Jadi (kalau pertumbuhan tinggi) sumber pertumbuhan ekonomi berasal dari dalam negeri. Yaitu peranan investasi dan konsumsi menjadi sangat penting,” jelasnya.

Konsumsi yag dia masid adalah, konsumsi pemerintah dan yang terpenting konsumsi rumah tangga. “Kalau mengandalkan ekspor diperkirakan hanya akan menyumbang gross nya sekitar 1%, hanya lebih di atas 0%. Jadi sangat kecil,” ucap dia.

Bagi emerintah, kata dia, untuk mencapai 6,1% memang akan dijaga agar defisit APBN tidak terlalu besar.

“Sehingga sumber yang paling besar dalam hal ini adalah untuk investasi yang berasal dari swasta, baik PMA (penanaman modal asing) dan PMDN (penanaman modal dalam negeri) yang bisa mencapai lebih dari Rp800 triliun,” jelas Menkeu.

Tak hanya itu, peran perbankan, pasar modal, maupun BUMN tetap harus menjadi motor penggerak pertumbuhan. “Untuk perbankan dan capital market harus bisa mengenerate atau menghasilkan sumber dana invesatasi mencapai lebih dari Rp1.300 triliun,” harapnya

Sedang dari sisi BUMN, kata dia, harus melakukan belanja modal atau capex (capital expenditure)-nya, diharapkan mendekati Rp700 triliun.

“Dengan begitu, tekanan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di 2018 yang ditargetkan 6,1% tak haya dipikul oleh pemerintah saja,” pungkas Menkeu.[Busthomi]

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid