Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar bersiap lebih dini untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi di 2018 yang mencapai di atas 6%, atau tepatnya 6,1%.
Target petumbuhan yang terlalu tinggi itu, memang membutuhkan pendanaan yang tak sedikit. Namun demikian, Menkeu mengklaim, pendanaan APBN 2018 nanti tak mengandalkan banyak utang seperti di tahun ini.
“Jadi nanti (2018), pemerintah masih mengharapkan (pendanaan) dari pajak yang sesuai dengan target. Dan kalau pun melakukan prefunding (utangan) itu biasanya sangat breeging, jadi hanya untuk satu bulan,” ungkap Menkeu seusai rapat dengan Presiden Jokowi, di Istana Negara, Rabu (2/11).
Menkeu membandingkan pendanaan tahun yang cukup masif melakukan prefunding. “Jadi nanti, tidak seperti tahun ini dimana kita melakukan prefunding yang terlalu banyak. Sehingga dalam waktu satu kuartal hampir seluruh formula utang sudah diterbitkan,” katanya mengakui.
Untuk itu, di tahun 2018 itu, pemerintah akan tetap menjaga penerimaan pajak dengan harmonis atau berjalan secara smooth. Serta akan merata mulai dari Januari, Februari, dan Desember.
Kendati utang baru di 2018 nanti, kata Menkeu, memang masih akan dilakukan karena di tahun itu pun tetap ditargetkan masih ada defisit, yaitu sebesar 2,2%.
“Jika masih ada defisit di kisaran 2,2%, berarti memang masih ada utang baru untuk menutup defisit itu. Karena untuk sumber pertumbuhan ekonomi yang berasal dari pemerintah dan non pemerintah, kami perkurakan masih akan ada defisit,” jelasnya.
Meski begitu, kata dia, pemerintah belum bisa memastikan berapa utang yang nanti akan ditarik. Padahal di tahun ini utang yang sudah ditarik hampir mendekati Rp400 triliun.
“Netto-nya memang tidak sampai segitu (Rp400 triliun). Kalau Anda bicara gross, itu kan berarti ada pembayaran utang kembali. Tapi kalau yang diitung hanya penambahan utang baru, itu sekitar Rp335 triliun,” ungkap Sri Mulyani.
Menkeu kembali menambahkan, dengan target pertumbuhan ekonomi mencapai 6,1% di 2018 nanti, maka beberapa sektor juga harus didongkrak pertumbuhannya. Sementara dari sisi regulasi, harus perbaikan agar laju investasi bisa terus bertumbuh.
“Presiden menekankan agar seluruh regulasi diperbaiki untuk meningkatkan investasi. Kemarin kan easy of doing business sudah membaik, tapi masih banyak langkah yang perlu ada perbaikan,” tegas dia.
“Kemudian untuk pertumbuhan 6,1% itu, maka penerimaan pajak diperkirakan harus tumbuh 17% dan inflasi sekitar 3,7%. Jika inflasi segitu, maka konsumsi bisa meningkat di atas 5%,” imbuh Menkeu.
Menkeu juga merinci beberapa pertumbuhan per sektor untuk bisa mewujudkan target pertumbuhan ekonomi yang bombastis itu. Sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan itu diharapkan bisa bertumbuh 5%-5,4%.
Kemudian sektor jasa yang selama ini sudah meningkat memang harus terus dijaga. Sektor perhubungan dan pergudangan bisa tumbuh di atas 8%. Sektor komunikasi diharapkan tumbuh diatas 10%. Sedang sektor jasa perbankan diharapkan bisa tetap terjaga pertumbuhannya mendekati 9%.
“Itu adalah hal yang ingin kita fokuskan. Sementara sektor pertambangan kita prediksi masih mengalami konsolidasi,” tutup Menkeu.[Busthomi]
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
