Jakarta, Aktual.com – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran khusus untuk darurat penanganan bencana banjir senilai Rp613,27 miliar atau lebih tinggi dibanding 2015 sebesar Rp559,16 miliar.
“Ya besaran anggarannya seperti itu karena ini pun untuk banjir ini sangat rendah. Makanya kita pentingkan untuk (penanganan) area strategis di sini (karena minimnya anggaran). Kita tahu sungai kita perlu perbaikan makanya anggaran kita itu sangat tidak memenuhi,” kata Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Imam Santoso dalam diskusi mingguan di Jakarta, Jumat (4/11).
Dia menjelaskan, dari total pagu anggaran untuk penanganan banjir yang terjadi tersebut, dan yang sudah keluar sekitar Rp200 miliar dan saat ini tengah melakukan verifikasi usulan untuk mengeluarkan dana lagi sekitar Rp200 miliar.
“Ini karena fenomena banjir di beberapa wilayah masih terjadi seperti di Gorontalo dan Garut Jawa Barat,” katanya.
Dia menilai, pagu anggaran untuk penanganan banjir terus meningkat karena bencana banjir semakin luas jangkauan wilayahnya karena makin maraknya perusakan di hulu sungai sehingga air di hulu tidak tertahan dan langsung mengalir ke hilir dengan debit yang lebih besar.
“Akibatnya daya rusak terhadap infrastruktur pengamanan banjir semakin tinggi. Oleh sebab itu diperlukan slot anggaran yang lebih besar,” katanya.
Imam menambahkan, selama ini pihaknya baru bisa menangani 3.600 km dari total panjang sungai 24.802,64 Km.
Sementara untuk tahun ini saja pihaknya hanya mampu melakukan pembangunan termasuk perawatan untuk penanganan banjir sepanjang 148 km saja. Artinya masih begitu tinggi gap antara anggaran yang ada dengan kebutuhan untuk melakukan revitalisasi sungai.
“Fungsi hulu (Sungai) sekarang ini di daerah turun, kondisi DAS sangat memprihatinkan banyak alih fungsi dan banyak pohon ditebang, diganti tanaman yang tidak bisa tahan air,” tukasnya.
Banjir Pantura Sementara itu, untuk mengatasi permasalahan banjir rob di sepanjang jalur Pantai Utara Pulau Jawa, khususnya di wilayah Pekalongan dan Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jendral Sumber Daya Air (SDA) menganggarkan secara khusus dana sejumlah Rp500 miliar tahun ini.
“Sejumlah pekerjaan yang akan digarap seperti peninggian tanggul untuk menahan rob, serta pembuatan drainase untuk mencegah genangan masuk ke jalan raya, khususnya di wilayah Pantura Semarang dengan lama pekerjaan tahun jamak hingga 2019,” katanya.
Meski demikian, lanjut Imam, sebagai langkah penanganan darurat saat ini, pihaknya telah menyiagakan sebanyak enam unit mobile pompa untuk menangani jika sewaktu-waktu terjadi rob.
“Sementara ini, kita sementara menunggu tanggul itu jadi, kita memasang setiap hari pompa di sana, sebanyak enam pompa yang mobile di Semarang untuk mengantisipasi jalur pantura agar bisa dilewati,” katanya.
Penanganan rob Semarang sendiri dibagi menjadi dua bagian, tambahnya, di bagian darat, ada penanganan drainase mulai dari Sungai Babon dan Sringin. Sementara itu, di bagian laut akan dibangun tanggul laut agar air tidak masuk ke permukaan. (ant)
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Eka
