Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (kedua kanan) bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri) dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan (kanan) mengecek pasukan saat apel pasukan pengamanan Pilkada 2017 di Monas, Jakarta, Rabu (2/11). Sebanyak 4000 pasukan gabungan TNI dan Polri melaksanakan apel pengamanan Pilkada serentak 2017. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/kye/16

Jakarta, Aktual.com – Panitia Rapat Akbar Aktualisasi Resolusi Jihad di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menyatakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tetap berencana hadir ke Jombang pasca rusuh Jakarta terkait aksi 4/11.

“Sampai detik ini, kami belum terima perubahan agenda kedatangan Panglima TNI, tinggal menunggu boleh atau tidak dari Presiden,” kata Bagian Hubungan Masyarakat Panitia Rapat Akbar Aktualisasi Resolusi Jihad di PP Tebuireng, Kabupaten Jombang, Nur Hidayat, di Jombang, Sabtu (5/11).

Ia mengakui para penegak hukum dan pejabat di Jakarta saat ini sedang fokus pasca rusuh saat aksi 4/11. Namun, pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan soal datang atau tidaknya ke PP Tebuireng Jombang kepada Panglima TNI.

Untuk saat ini, ia menyebut panitia sedang persiapan untuk pawai. Kegiatan itu akan dimulai dari Lapangan Kecamatan Diwek ke PP Tebuireng. Mereka akan pawai sekitar 2 kilometer dari lapangan tersebut.

Ribuan peserta akan ikut dalam pawai ini. Sejumlah rombongan yang ikut pawai di antaranya ratusan santri PP Tebuireng, Jombang, perwakilan organisasi daerah, para pendekar dari perguruan silat NH Perkasa (Nurul Huda Pertahanan Kalimat Syahadat) Tebuireng dan santri bela negara dari Lamongan, grup rebana, serta drum band.

Namun, marching band dari Akademi Angkatan Laut (AAL) Surabaya yang semula siap hadir ternyata batal.

“Jumat (4/11) pagi, kami mendapat kabar Marching band dari AAL Surabaya ini tidak dapat hadir, kalau yang lainnya siap,” katanya.

Sementara itu, pengasuh Pesantren Tebuireng KH Salahuddin Wahid mengatakan Jenderal Gatot akan diminta menyampaikan pandangannya terkait aktualisasi resolusi jihad dalam konteks pertahanan dan keamanan.

Selain Panglima TNI, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) Henry Kasyfi Sumartono juga dijadwalkan menyampaikan pandangan dalam perspektif kedaulatan ekonomi dan kedaulatan digital.

Selain itu, pakar pendidikan Prof. Imam Suprayogo rencananya juga akan hadir dan akan memberikan pandangannya dalam konteks penguatan kedaulatan di sektor pendidikan nasional.

“Pada akhir agenda rapat akbar, para kiai sepuh akan menyampaikan maklumat aktualisasi Resolusi Jihad,” ujar Gus Sholah.

Gus Sholah menambahkan, forum ini lahir dari keprihatinan para ulama dan para profesional yang tergabung dalam Forum Peduli Bangsa (FPB).

Mereka melihat semakin terkikisnya kedaulatan bangsa di berbagai sektor, mulai dari sektor pertahanan, ekonomi, hukum, pendidikan, hingga kedaulatan digital.

“Karena itu, kami mengajak semua elemen bangsa untuk bahu-membahu bersama pemerintah untuk mempertahankan kedaulatan yang berpotensi terkikis atau bahkan hilang,” kata adik kandung Gus Dur ini.

Untuk para kiai sepuh, saat ini sudah berkumpul di Pondok Pesantren Riyadlul Jannah, Pacet, Mojokerto. Para kiai itu akan tiba di PP Tebuireng, sebelum kegiatan berlangsung yang rencananya dimulai jam 08.00 WIB.

Para kiai sepuh, akademisi dan juga para profesional Indonesia yang akan hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya KH Maimoen Zubair (Sarang, Jateng), KH Anwar Manshur (Lirboyo, Kediri), KH Sholeh Qosim (Sepanjang, Sidoarjo), KH Ali Akbar Marbun (Medan), Habib Sholeh Al-Jufri (Solo), KH. A Zaim Ma shum (Lasem), KH. Aziz Masyhuri (Jombang), KH A. Hasib Wahab (Jombang), Jenderal (Purn) Azwar Anas, dan para rektor dari berbagai perguruan tinggi negeri di Jawa.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid