Ribuan umat Muslim long march menuju arah gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari patung kuda di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (4/11). Rencananya umat akan bermalam di gedung DPR usai menggelar aksi menuntut penuntasan proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang diduga melakukan penistaan agama. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut Aksi Bela Islam II telah ditunggangi aktor-aktor politik menuai tanggapan beragam. Baik mereka yang pro maupun yang kontra. Namun akan lebih baik jika Presiden menunjuk langsung siapa aktor politik dimaksud.

Demikian ditegaskan Koordinator Aksi dari Laskar Jihad Gerakan Pemuda Islam (GPI), Eko Saputra, dalam keterangannya kepada Aktual.com, Minggu (6/11).

“Gerakan Pemuda Islam menantang Presiden Jokowi untuk menunjuk dan atau menyebutkan nama partai politik serta tokoh politik yang di asumsikan telah menunggangi Aksi Bela Islam II 4 November,” katanya.

Laskar Jihad GPI juga menyesalkan sikap aparat kepolisian yang menembakkan gas air mata secara membabi buta ke arah demonstran. Bukan hanya gas air mata, aparat kepolisian disampaikan Eko juga menembakkan peluru karet sehingga banyak korban yang berjatuhan di pihak rakyat.

“Dari lokasi bentrokan, kami melihat langsung bahwa aparat keamanan-lah yang duluan menyerang rakyat,” ucapnya.

Selanjutnya, mengenai keberadaan Presiden Jokowi pada saat Aksi Bela Islam II berlangsung, GPI menilai sikap Presiden yang tidak berani menghadapi rakyat dan ulama sebagai kekanak-kanakan.

“Terkesan seperti anak-anak, dan bahkan sangat terlihat sekali membela sang penista agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok),” kata Eko.

GPI menuntut Presiden Jokowi bertanggungjawab atas segala kerusuhan dan tindakan dalam Aksi Bela Islam II. GPI juga menuntut Presiden mengundurkan diri dari jabatannya karena telah terindikasi membela Ahok dan mengorbankan rakyat tidak berdosa.

Caption : Koordinator Aksi Laskar Jihad FPI, Eko Saputra, tengah berorasi saat Aksi Bela Islam II di Istana Negara, Jumat (4/11).

(Laporan: Soemitro)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka