Jakarta, Aktual.com – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia mengkritik implementasi program tol laut yang diusung pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) sudah dua tahun lebih berjalan ternyata belum optimal sama sekali.
“Mestinya, program tol laut itu dapat menempatkan transportasi laut sebagai tulang punggung sistem transportasi nasional. Selama ini belum terjadi,” tandas Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Perhubungan, Carmelita Hartoto, di Jakarta, ditulis Kamis (17/11).
Untuk itu, KADIN berharap, agar sistem transprtasi tol yang diberlakukan itu benar, tepat sasaran, serta memperhatikan pasarnya juga. “Makanya, perlu ada pengkajian lebih lanjut efisiensinya (tol laut) seperti apa,” ungkap Carmelita.
Menurutnya, tol laut yang menjadi fokus perhatian pemerintah saat ini merupakan program nasional yang dilatarbelakangi adanya disparitas harga yang cukup tinggi antara wilayah barat dan timur.
Selama ini, kata dia, pertumbuhan ekonomi yang terpusat di Pulau Jawa mengakibatkan transportasi laut di Indonesia tidak efisien dan relatif mahal.
“Karena tidak adanya muatan balik dari wilayah-wilayah yang pertumbuhan ekonominya rendah, khususnya di Kawasan Timur Indonesia,” ujar dia.
Pada prinsipnya, ujar Carmelita, tol laut itu penyelenggaraan angkutan laut secara tetap dan teratur yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di Jawa. Terutama Tanjung Priok dan Surabaya sebagai pusat sentra produksi ke pelabuhan-pelabuhan di luar Jawa dari Sumatera hingga Papua dengan memaksimalkan penggunaan kapal laut.
“Namun sayangnya, program tol laut itu belum didukung dengan kesiapan infrastruktur dan peningkatan jumlah galangan kapal yang selama ini masih minim,” lanjutnya.
Dia juga berharap agar ke depan, setiap pelabuhan, aiport, terminal hingga stasiun bisa terintegrasi satu sama lain.
“Karena pembangunan sistem transportasi yang efisien dan terintegrasi seharusnya bisa dipercepat untuk mewujudkan konektivitas, menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing kita,” kata Carmelita.
KADIN juga menyoroti peningkatan muatan kapal nasional. Menurut Carmelita, transformasi term of trade dari FOB ke CIF akan menyelamatkan devisa jasa transportasi yang selama ini 90% dikuasai oleh kapal berbendera asing.
“Oleh karena itu, KADIN merekomendasikan agar pelaksanaan transformasi term of trade dari FOB ke CIF juga segera dipercepat,” ujarnya.
Lebih lanjut Carmelita menegasan, terkait regulasi kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor perhubungan di Kementerian Perhubungan, KADIN mengapresiasinya. Hal ini dilakukan, salah satunya untuk meningkatkan layanan dan menghilangkan pungutan liar yang ada.
Untuk itu, KADIN mengingatkan penambahan dan perubahan nilai PNBP itu jangan sampai memberatkan pelaku usaha.
“Sehingga harus sejalan dengan semangat mempermudah berbagai macam perizinan dan diberlakukan pembayaran PNBP secara full online untuk menghilangkan praktik pungli,” pungkasnya.
(laporan: Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
