Jakarta, Aktual.com – Mantan Menteri Pedagangan (Mendag), Thomas Lembong meyakini perkembangan teknologi informasi di era globalisasi, dapat memangkas praktik pungutan liar (pungli) yang menjangkit dalam sistem birokrasi di tanah air.
“Sekarang itu tren yang saya lihat di negara maju dan nantinya bisa masuk ke negara berkembang. Orang tidak lagi tertarik pada benda namun kepada eksperience. Itu seperti pengalaman terjung ke tebing dan lain sebagainya,” papar Thomas dalam acara International Business Integrity Conference (IBIC), di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (17/11).
Seperti halnya media sosial. Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini, medsos dapat membantu mempublikasikan informasi, baik yang bersifat personal maupun kelembagaan.
Nantinya, sambung dia, dapat memberikan pencerahan bahwa di era globalisasi ini yang terpentingan ialah integritas.
“Jadi kita bisa bangun budaya bersih dan berintegritas di era medsos ini. Kita yang selama ini bertujuan mencari harta kekayaan tidak lagi menjadi tren, dan ini diharapkan bisa menjadi budaya baru. Integritas, jujur, humoristis, tulus, akan lebih berperan, dari pada mobil mewah, tas mewah, baju mewah,” harapnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku garda terdepan yang memiliki tugas dan kewenangan untuk memberantas rasuah di tanah air, menyarankan agar pemerintah DPR membuat aturan-aturan yang sesuai dengan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC).
Ketua KPK, Agus Rahardjo menyatakan, pemerintah harus berusaha mengecilkan jarak antara perundang-undangan yang ada di Indonesia dengan yang tercantum dalam UNCAC.
“Pemerintah harus berusaha mengecilkan batas antara yang diinginkan UNCAC dan perundang-undangan yang berlaku. Batas itu harus semakin kecil, dan kita bisa mengikuti peraturan yang biasanya best practices di dunia internasional,” tutur Agus dalam acara yang sama, Rabu (16/11).
*M Zhacky Kusumo
Artikel ini ditulis oleh:
