Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, keuangan inklusif merupakan pintu menuju kesempatan atas penghidupan yang lebih baik.
Pasalnya, kata Presiden, ketika rakyat memiliki literasi keuangan yang baik, dengan dukungan layanan keuangan yang memadai serta perlindungan konsumen yang mumpuni, maka terbukalah peluang untuk berkarya secara lebih merata di seluruh penjuru Indonesia.
Pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan saat meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), di Istana Negara, Jumat (18/11).
“Meningkatkan keuangan inklusif Indonesia adalah langkah penting melawan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Tanpa itu kita akan sulit melakukannya,” tandas Jokowi.
Untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan itu, kata dia, pemerintah telah menerbitkan pedoman dan langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik antarindividu maupun antardaerah.
“Semua itu sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) itu,” jelas dia.
Berdasarkan hasil survei Bank Dunia pada 2014, hanya terdapat 36% penduduk dewasa di Indonesia yang memiliki rekening di bank. Demikian halnya dengan kontribusi perbankan terhadap perekonomian yang diukur dari pangsa kredit maupun deposit masih relatif kecil, yaitu masing-masing sebesar 36% dan 40% (per Agustus 2014).
“Untuk itu, indeks keuangan inklusif kita di 2014 masih di tingkat 36%. Artinya, masih belum banyak rakyat Indonesia yang menikmati manfaat dari produk layanan keuangan dan layanan perbankan itu,” tegas Jokowi.
“Makanya, target pada 2019 nanti memang sangat ambisius. Yaitu inklusi keuangan mencapai 75%,” imbuh Presiden.
Lebih jauh Presiden menegaskan, Presiden Jokowi meminta optimalisasi sinergi dan koordinasi dari seluruh kementerian dan institusi pemerintah yang terkait agar pelaksanaan SNKI yang sudah ditargetkan dapat berjalan sesuai rencana.
“Sehingga target kita mencapai 75% dalam tiga-empat tahun itu harus dilakukan kalau kita mau masyarakat kita meningkat kesejahteraannya,” tandasnya.
Dalam acara tersebut, juga dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan upaya peningkatan keuangan inklusif di Indonesia, yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga, gubernur, lembaga tinggi negara, asosiasi, lembaga jasa keuangan, akademisi, perusahaan telekomunikasi, lembaga internasional, dan duta besar beberapa negara.
(Laporan: Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
