Presiden Joko Widodo (kanan) berdiskusi dengan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (tengah) serta Komandan Korps Brigade Mobil (Brimob) Irjen Polisi Murad Ismail (kiri) seusai upacara pengarahan kepada personel di Mako Brimob Kelapa Dua, Jakarta, Jumat (11/11). Presiden menegaskan tugas serta tanggung jawab Korps Brimob untuk mengamankan wilayah serta sebagai pemersatu bangsa, Presiden juga memberikan apresiasi terkait pengamanan saat demonstrasi 4 November lalu. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/foc/16.

Jakarta, Aktual.com – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan sikap melaksanakan “Aksi Bela Islam III” pada 2 Desember mendatang.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian tak melarang gerakan demonstrasi lanjutan pasca aksi 411 yang meminta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditetapkan tersangka.

Namun, lanjut Kapolri seharusnya unjuk rasa tidak berlanjut. Pasalnya, tuntutan pendemo sudah terwakili dengan penetapan calon gubernur DKI nomor urut dua itu sebagai pesakitan.

“Dengan rencana demo-demo berikutnya, karena masalah ini adalah murni menuntut kasus hukum Ahok,” usai pertemuan dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), di Kantor Pusat MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/11).‎

“Saya kira sudah sangat jelas dan tegas saya sebagai Kapolri memberikan jaminan atas keseriusan penyidikan ini akan diselesaikan secepat mungkin,” sambung dia.

Tito meminta, masyarakat lebih baik mengawal bersama-sama proses hukum Ahok dari Bareskrim Polri, ke Kejaksaan Agung hingga ke pengadilan. Jadi sudah tidak keharusan menggelar demo lanjutan.

Meski begitu, Kapolri mengakui bahwa demonstrasi merupakan hak warga negara dalam menyampaikan aspirasinya. Hanya saja, ia khawatir demonstrasi yang akan datang, ditunggangi oleh pihak tak bertanggung jawab.

“Kami minta masyarakat tolong lebih cerdas melihat demonstrasi. Demonstrasi adalah hak warga negara, tapi tolong kalau terlalu banyak jumlahnya, itu sulit untuk dikontrol. Psikologi massa mudah sekali dipicu, apalagi kalau ada pihak-pihak ketiga yang menganbil kesempatan itu,” ungkap Tito.

Kendati demikian, Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kapolda Metro Jaya itu memohon agar penanggung jawab demo 2 Desember membatasi massa aksinya.

Hal ini untuk memudahkan polisi dalam menanggulangi adanya ancaman dari pihak-pihak yang tak bertanggung jawab itu. “Jadi kalau mau demo tolong dibatasi. Sehingga mudah untuk dikontrol oleh pimpinan,” tandas jenderal bintang empat jebolan Akpol 87′ tersebut.

Laporan: Fadlan Syiam Butho

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby