Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri (kanan), didampingi Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto (kiri) dan pengurus DPP PDIP menyikapi kasus penetapan status tersangka terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, usai menggelar Rapat Koordinasi DPP PDI Perjuangan dalam rangka menyukseskan dan memenangkan pilkada serentak tahun 2017 di kantor DPP PDI Perjuangan, jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/11/2016). Dalam keterangannya, DPP PDI Perjuangan menghormati proses hukum yang dijalani Ahok dalam kasus penistaan agama. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com-Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (21/11).

Dalam kesempatan itu Mega sempat menyinggung tiga partai politik pendukung Pemerintah Jokowi-JK, yang berbeda dukungan pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding mengatakan, bahwa dukungan PKB kepada pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur DKI merupakan hak dari internal partai.

Menurut dia, hal itu tidak elok dikaitkan, sebab dukungan dan kesepakatan koalisi PKB dengan pemerintah tidak menyangkut soal Pilkada DKI Jakarta.

“Ya, kan partai punya haknya masing-masing. Jadi semua partai punya hak masing-masing ya. Jadi itu memang tidak masuk dalam kesepakatan koalisi di pemerintahan,” kata Karding saat menghadiri acara Silaturrahmi IKA PMII di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (21/11) malam.

Ia pun menegaskan, koalisi PKB adalah untuk mendukung pemerintah Presiden Joko Widodo dan wakil Presiden Jusuf Kalla. Bukan mendukung calon kepala daerah dalam Pilkada serentak 2017 mendatang.

“Koalisi kita adalah mendukung pak Jokowi dan pak JK,” ucap Anggota Komisi III DPR RI ini.

Karding menjelaskan, perbedaan dukungan di Pilkada menjadi hal yang biasa. Bahkan kata dia, ada sejumlah Pilkada lainnya yang PKB berkoalisi dengan PDIP dan juga ada yang berbeda dukungan dalam Pilkada.
Menurut dia, hal tersebut hal yang wajar. “Berapa banyak di daerah itu kita enggak bareng PDIP, nggak bareng. Ada teman-teman PDIP ngambil penuh baik itu Bupati maupun wakilnya. PKB juga ada ngambil,” ujar Karding lagi.

Selain itu, dia menambahkan, pada dasarnya maksud dari Megawati tidak terlalu menyinggung soal Pilkada DKI. Tapi hal itu hanya sekedar ungkapan keprihatinan Presiden RI ke-5 ini saja.

“Seingat saya tidak ada bicara soal itu. Sehingga, saya kira itu hanya keprihatinan beliau saja. Kedepan bisa enggak kira-kira koalisinya bukan hanya terbatas disitu tetapi juga (sampai ke daerah) kira begitu (mungkin maksudnya). Jadi kita sambut aja,” tandasnya.

*Fadlan Syiam Butho

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS