Jakarta, Aktual.com – Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menegaskan bahwa pergantian Ketua DPR tidak ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo.
Pasalnya, beredar isu yang menyebutkan bahwa ada instruksi dari orang nomor satu di Indonesia kepada Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto agar kembali menduduki kursi Ketua DPR. Pasca pertemuan di Istana Negara beberapa waktu lalu.
“Tidak ada hubungannya dengan internal partai Golkar. Beliau berkomunikasi berkaitan dengan soal kepentingan bangsa yang lebih besar. NKRI, soal stabilitas pembangunan,” ujar Nurdin di Jakarta, Selasa (22/11).
Begitupula, dengan pertemuan Setnov, panggilan akrab Setya Novanto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, kemarin, Senin (21/11).
“Sama dengan bu Mega. komunikasi politik kan penting,” katanya
Nurdin mengaku, pertemuan dengan elite parpol partai banteng moncong putih itu sama sekali tidak membicarakan soal posisi pimpinan DPR. Apalagi, soal kader PDIP yang bakal menjadi wakil ketua DPR jika Setnov benar-benar kembali menjabat sebagai pimpinan.
Menurutnya, posisi pimpinan DPR sudah diatur dalam UU MD3. Dimana pemilihan pimpinan masih dalam bentuk paket yang berisi koalisi-koalisi. Jadi, PDIP tidak bisa asal masuk dalam formasi pimpinan DPR.
“Enggak. Belum ada pembicaraan itu. Kalau UU yang berlaku kan UU MD3 yang sekarang. Tidak bisa menyisip-nyisipkan dong. Sepanjang belum berubah, apa yang ada sekarang itu yang berlaku,” jelas Nurdin.
Nurdin menambahkan, kembalinya Setnov sebagai ketua DPR nantinya tidak akan mempengaruhi formasi pimpinam yang sudah ada. Menurutnya, ini hanya kebutuhan partai Golkar yang akan merotasi kadernya di alat kelengkapan dewan.
“Oh tidak (mempengaruhi). Ini kan dalam UU MD3 hak nya fraksi Golkar untuk mengganti kadernya . Sekarang untuk kebutuhan Golkar perlu untuk pergantian. Itu biasa,” pungkas Nurdin.[Nailin In Saroh]
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
