Jakarta, Aktual.com – Institute for Essential Services Reform (IESR) mengamati kinerja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno tidak memberikan produktifitas, melainkan yang terjadi sejumlah kegaduhan dan membingungkan publik.
Dia mencontoh wacana holding yang digarap Rini tidak memberikan road map yang jelas. Dari penilaiannya, kebijakan itu hanya sebatas orientasi jangka pendek.
“Saya lihat pemikiran dari Menteri BUMN, dengan aset yang besar akan membuat perusahaan menjadi besar, namun selama ini governancenya tidak dijelaskan oleh kementerian BUMN. Holding itu sendiri tidak jelas konsepnya,” kata Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, Rabu (23/11).
Selain itu tambahnya, Menteri Rini tidak memperhatikan peran BUMN sebagai Public Service Obligation (PSO) Keberhasilan BUMN hanya dinilai dari seberapa besar profit yang dihasilkan.
Akhirnya perusahaan seperti Pertamina dan PLN malah mencari untung dan membebankan bagi masyarakat. Padahal seharusnya BUMN didorong dan diberi insentif jika mencapai prestasi dalam hal pelayanan sosial.
“BUMN diberi apresiasi bila menghasilkan banyak profit, makanya fungsi PSO kurang diperhatikan. Dia juga banyak membuat tindakan bisnis yang tidak rasional, itu menimbulkan ketidakpastian usaha. Menteri BUMN mesti dievaluasi oleh Presiden,” tandasnya.
Dadangsah Dapunta
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Arbie Marwan
