Jakarta, Aktual.com – Pendapatan riil masyarakat kelompok menengah ke bawah di tahun depan diperkirakan hanya akan bertumbuh marginal. Meski memang, pendapatan nominal mereka akan bertumbuh sedikit.
Namun sayangnya, dari sisi inflasi akan berpotensi lebih tinggi dibanding dengan tahun ini yang berada di kisaran 3%.
“Hal itu bisa dilihat dari upah buruh misalnya, yang akan dinaikkan dengan persentase seragam,” jelas ekonom CORE Indonesia, Mohammad Faisal di Jakarta, ditulis Kamis (24/11).
Menurutnya, sebagaimana ditetapkan dalam paket kebijakan IV, bahwa Upah Minimum Pokok (UMP) tahun depan didasarkan pada UMP ditambah dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini.
Berdasar hal itu, kata dia, pemerintah telah menetapkan UMP tahun depan naik sebesar 8,25% yang berasal dari inflasi sebesar 3,07% dan pertumbuhan ekonomi 5,18%.
“Kebijakan ini akan memberikan dampak negatif bagi masing-masing buruh. Mengingat, tingkat inflasi di beberapa daerah lebih tinggi dibanding tingkat inflasi nasional,” tegas Faisal.
Apalagi memang, bobot pengeluaran buruh cenderung lebih banyak pada makanan yang justru tingkat inflasinya itu lebih tinggi dibanding inflasi umum.
Selain itu, indeks Nilai Tukar Petani (NTP) yang masih rendah, yang berkutat di kisaran 100, juga menjadi persoalan penting bagi pemerintah. “Karena hal itu membuat daya beli petni masih sangat lemah untuk medorong konsumsi,” jelas Faisal.
Padahal, sektor pertanian ini sangat digantungkan oleh masyarakat karena menjadi pilar utama 32 persen rumah tangga nasional. Tapi sayangnya, pendapatan pekerja di sektor pertanian ini di tahun 2017 tidak akan banyak berubah dibanding tahun ini.
“Bahkan belanja petani perkebunan dan holtikultura lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan mereka,” ujarnya.
Lebih lanjut dia menegaskan, dengan kondisi pendapatan masyarakat di tahun depan yang semakin tetekan itu, mestinya menjadi perhatian serius pemerintah. Pasalnya, di saat bersamaan, laju inflasi akan lebih tinggi.
“Sumbernya karena rencana kenaikan harga listrik untuk daya 900 volt ampere (VA) dan sebagian 450 VA. Serta kebijakan prmbatasan penjualan LPG 3 kilogram,” ungkapnya.
Berdasar keputusan pemerintah dan DPR, pelanggan rumah tangga (RT) 900 VA yang selama ini menerima subsidi akan dikurangi dari 22,9 juta RT menjadi 4,05 juta RT.
Tak hanya itu, untuk RT konsumsi listrik berdaya 450 VA akan dikurangi dari 23 juta RT menjadi hanya 19,1 juta RT.
Ditambah lagi, pemerintah juga akan membatasi penjualan LPG 3 kg dengan menggunakan sistem tertutup, dimaa komoditas itu hanya disalurkan kepada penduduk yang dianggap miskin.
“Alhasil, selain menggerus daya beli masyarakat, daya saing rumah tangga bisnis atau UMKM yang bergantung pada listrik bersubsidi juga akan terimbas dengan naiknya biaya produksi,” pungkas dia.
(Laporan: Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
