Sejumlah kapal Ferry berlayar di Selat Bali terlihat dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (10/3). Untuk mengurai kepadatan kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Bali, PT ASDP menerjunkan 34 kapal dan mempercepat aktivitas bongkar muat. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/foc/16.

Surabaya, Aktual.com – Anggota komisi VI DPR RI Bambang Haryo, menyoroti pengoperasian ferry jarak jauh Lembar-Surabaya yang dinilai tidak bermanfaat. Pasalnya, selain menyedot subsidi dan menimbulkan kerugian negara, proyek tersebut juga tidak layak bisnis.

“Lintasan Lembar-Surabaya secara bisnis itu sudah merugi. Kenapa? Karena tarif ferry lebih mahal dibandingkan tarif kapal petikemas. Nah, sekarang pak Menhub malah menjanjikan subsidi untuk menghidupi lintasan itu,” kata Bambang Haryo saat di Surabaya, (27/11)

Dirincikannya tarif ferry Lombok-Surabaya berkisar 6 sampai 8 juta rupiah. Tarif tersebut tentunya lebih tinggi dari tarif petikemas yang nilainya hanya 1,5 juta rupiah. Jika terus dipaksakan, maka dampak lain adalah akan mematikan lintasan Padang Bai-Lembar yang dirintis oleh ASDP sejak 1980-an. Padahal, jika lintasan Padang Bai-Lembar ditutup, 33 kapal yang melayani lintasan tersebut, akan terhenti.

“Secara otomatis 33 kapal itu akan stop. Srbab pasarnya diambil alih ferry jarak jauh yang disubsidi. Pemerintah harusnya memikirkan dampak. Disitu ada 3.000 orang akan kena dampak langsung, sekitar 2.000 kru kapal dan 1.000 kru pelabuhan akan menganggur,” terang Bambang.

Tidak hanya itu, lanjut Bambang, nantinya juga akan mematikan masyarakat yang selama ini wilayahnya dilintasi truk dan mencari nafkah di pelabuhan, seperti pedagang, rumah makan, jasa angkutan, dan sebagainya.

Bambang mengingatkan, untuk menyelamatkan ASDP yang merugi di lintasan Merak-Bakauheni karena lima kapalnya tidak bisa beroperasi optimal, seharusnya tidak perlu memanfaatkan proyek ferry jarak jauh.
Sebab, meruginya ASDP Merak Bakauheni dikarenakan akibat kegagalannya sendiri dalam menyelesaikan dermaga 6 dan 7 pada tahun ini.

“ASDP kan sudah disuntik dengan modal negara sebesar 1 triliun pada tahun lalu untuk segera merampungkannya. Tapi sampai sekarang kok masih belum selesai.
Makanya kami merekomendasikan KPK untuk turun tangan menyelidiki dugaan korupsi di pelabuhan kembar itu. ” tutup Bambang. (Ahmad H Budiawan)

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid