Jakarta, Aktual.com – Pengamat ekonomi politik senior dari Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri menyoroti pertumbuhan sektor informasi, komunikasi, dan teknologi (ICT) yang terus bertumbuh positif, bahkan sampai dua digit.
Namun kontribusi ke pertumbuhan ekonomi atau Produk Donestik Bruto (PDB) ini masih relatif kecil hanya 3,4 persen. Meski begitu, pemerintah diminta tidak membuat kebijakan tidak tepat yang berdampak pada penurunan pertumbuhan sektor ini.
“Selama ini, industri informasi dan teknologi memang perannya relatif kecil terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) hanya 3,4 persen. Tapi pertumbuhannya sudah double digit,” tegas Faisal di Jakarta, Senin (5/12).
Pada tahun 2010, pertumbuhan ICT sebesar 12%. Kemudian di 2011-2015 itu bisa mencapai antara 10-16%. Dan hingga Kuartal-III 2016 itu sebesar 9,04%.
“Pertumbuhan sektor ini tertinggi kedua setelah sektor keuangan dan asuransi. Kondisi ini cukup positif di tengah industri manufaktur serta pertambangan yang masih tertekan,” jelasnya.
Faisal mengingatkan agar pemerintah tidak membuat kebijakan salah sehingga dapat menggerus laju industri ICT. Salah satu kebijakan yang salah misalnya revisi PP Nomor 52/2000 dan PP Nomor 53/2000 terkait network sharing.
Kebijakan tersebut dinilainya akan semakin mengganggu industri telekomunikasi di masa yang akan datang. Terutama dari BUMN telekomunikasi, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan anak usahanya PT Telkomsel.
“Sektor ini menjadi ujung tombak yang luar baisa. Bersama dengan sektor jasa lainnya. Kalau 10 persen saja kontribusi dari sektor ini, mungkin pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat lagi. Makanya, kebijakan pemerintah harus tepat,” tandas dia.
Kendati kondisi ICT tumbuh double digit, tapi dilihat dari ICT indeks tahun 2015, Indonesia berada di posisi 115.
“Kita masih kalah dari Vietnem dan Filipina. Sehingga di ASEAN 6, kita buncit. Kita cuma menang dari Kamboja, Myanmar dan Timor Leste,” jelas Faisal.
Ditambah lagi, industri informasi dan teknologi akan terus berkembang karena semua perusahaan ataupun lembaga pemerintahan membutuhkan sektor tersebut, apalagi Presiden Joko Widodo mendorong pertumbuhan e-commerce di Tanah Air.
Tahun depan, selain sektor informasi dan teknologi, lanjutnya, sektor jasa, keuangan, asuransi, kesehatan dan pendidikan masih memiliki prospek yang cerah.
“Sementara manufaktur dan pertambangan, pertanian itu masih agak repot. Manufaktur mau bangun pabrik tanahnya susah, UMP setiap daerah juga naik terus,” pungkas dia.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
