Sebuah kawasan hutan terlihat gundul dan gersang akibat pembalakan di Tambu, Balesang, Donggala, Sulawesi Tengah, Minggu (1/5). Pembalakan di daerah tersebut telah merusak sedikitnya 10 hektar hutan sementara data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulteng menyebutkan laju kerusakan hutannya telah mencapai 18,8 ha/jam sehingga taksiran kerugian ekonomi akibat bencana yang ditimbulkan setiap tahunnya paling sedikit Rp71,9 miliar. ANTARA FOTO/Fiqman Sunandar/foc/16.

Palu, Aktual.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan kepariwisatan masuk sebagai sektor prioritas percepatan pembangunan daerah pada 2017 yang diharapkan berdampak lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sulteng Hj Siti Norma Mardjanu menyatakan di Palu, Senin (12/12), pembangunan sektor pariwisata berada di urutan keempat secara nasional.

“Iya, sektor pariwisata menjadi prioritas pembangunan di tahun 2017 mendatang yaitu berada di urutan ke empat sebelum pembangunan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus,” katanya.

Menurut dia, prioritas tersebut akan diikuti dengan strategi memajukan destinasi wisata sebagai modal untuk meningkatkan devisa negara yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Hal itu, sebut dia, ditindaklanjuti dengan sistem atau kerja-kerja pemerintah yang saling mendukung dan terintegrasi antara satu sama lain dalam promosi perdagangan, wisata dan peluang dan potensi investasi.

Dengan demikian, urai dia, sektor pariwisata berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia serta sebagai strategi untuk mewujudkan kemandirian ekonomi.

“Sektor pariwisata akan menjadi salah satu harapan bangsa dalam pembangunan yang memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Sulawesi Tengah, jelas dia, telah menetapkan destinasi wisata yang akan diikutkan dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPParprov) sebagai arah pengembangan sektor kepariwisataan di masa mendatang.

“Pemprov Sulteng akan segera memiliki rencana induk pembangunan kepariwisataan yang akan ditetapkan dengan peraturan daerah, sebagai tindak lanjut terhadap arah kebijakan pembangunan nasional sektor pariwisata,” sebutnya.

Sebelum masuk pada penetapan rencana induk pembangunan pariwisata, terlebih dulu harus ada penyusunan dan seminar naskah akademik (NA) RIPParprov yang telah diselenggarakan pada hari ini, katanya.

Menurut Norma Mardjanu, rencana induk pembangunan kepariwisataan Sulawesi Tengah akan diatur lewat peraturan daerah provinsi yang penetapannya direncanakan pada 2017.

ANT

Artikel ini ditulis oleh:

Antara
Arbie Marwan