Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan ada delapan orang terkaya di Indonesia versi Majalah Forbes dan Globe Asia tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Menanggapi hal ini, Politisi PDIP Darmadi Durianto mengaku miris. Menurutnya, hal itu jelas telah mengusik rasa keadilan masyarakat.
“Mereka harus tahu diri, mereka itu masuk dalam 1% kelompok yang menguasai 50,3% kekayaan Indonesia, masuk 10 % terkaya yang menguasai 77 % kekayaan nasional. Jadi 90% penduduk sisanya hanya menikmati tidak sampai seperempat kekayaan Indonesia. Masa tidak punya NPWP?,” ujar Darmadi Durianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12/2016).
Ironisnya lagi, kata dia, sekitar dua pertiga kekayaan yang dikuasai orang kaya Indonesia diperoleh karena kedekatannya dengan penguasa. Berdasarkan Crony-Capitalism Index Indonesia menduduki peringkat ketujuh.
“Makanya banyak saudagar yang menyelinap masuk ke dalam kekuasaan, sehingga kenikmatan berbisnisnya terlindungi. Banyak dari mereka tidak dapat bersaing secara sehat. Keunggulan bersaingnya adalah menempel ke penguasa,” beber Bendahara Umum Megawati Institute ini.
Untuk itu, ia berharap pemerintahan Jokowi harus berhati-hati.
“Urus NPWP saja enggak mau, kita ragukan mereka membayar pajak dengan benar. Apalagi ikut tax amnesty,” katanya Anggota Komisi VI DPR ini heran.
Menurut Darmadi, pemerintah harus menurunkan konsentrasi kekayaan, sehingga penguasaan kekayaan Indonesia oleh sekelompok konglomerat harus diturunkan.
“Pengurangan ketimpangan kesejahteraan masyarakat atau disparitas ekonomi sebagai prioritas pembangunan. Untuk itu Indonesia harus berupaya menciptakan pertumbuhan berkualitas sehingga mampu menurunkan tingkat kemiskinan dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Harus ada keadilan, negara ini bukan mereka yang punya,” pungkasnya.
Pewarta : Nailin In Saroh
Artikel ini ditulis oleh:
Bawaan Situs
