Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo diminta buka-bukaan soal tenaga kerja asing asal China, yang kian membeludak di Indonesia.
Sekalipun, kata pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia Said Salahudin, Jokowi sudah menyebutkan tenaga kerja asing asal China di Indonesia hanya 21 ribu.
Namun demikian, tampaknya sebagian kalangan belum puas dengan pernyataan Jokowi itu. “Tidak cukup hanya dengan menyebutkan jumlahnya saja,” ujar dia di Jakarta, Sabtu (24/12).
Presiden, kata dia seharusnya transparan dan detail dalam mengungkapkan dimana saja buruh China yang disebutnya berjumlah 21.000 itu bekerja.
“Kalau pemerintah mau meyakinkan publik bahwa jumlah buruh China yang bekerja di Indonesia tidak sebesar isu yang berkembang selama ini, ya harus disebutkan dong ke-21.000 orang itu bekerja dimana saja, untuk jenis pekerjaan apa, agen yang mendatangkan mereka ke Indonesia itu siapa dan seterusnya, dan seterusnya.”
Menurut dia, data yang terperinci itu penting dibuka sebagai bentuk keterbukaan pemerintah, agar publik bisa percaya pada data yang disampaikan Presiden. Kalau ada yang meragukan data itu, mereka bisa langsung cross check ke lapangan.
“Dari hasil verifikasi itu nanti pasti akan ada temuan. Nah, hasil temuan di lapangan itu nanti bisa dijadikan sebagai data pembanding bagi pemerintah.”
Dia pun menduga jumlah yang disebutkan Jokowi itu hanya buruh China yang terdaftar alias bekerja secara resmi di Indonesia. Mereka adalah tenaga kerja legal yang memiliki surat keterangan izin bekerja dari Menteri Tenaga Kerja melalui dinas-dinas di daerah.
“Nah, yang menjadi persoalan sebetulnya bukan tenaga kerja yang resmi itu. Buruh China yang dianggap bermasalah dan diperkirakan jumlahnya ratusan ribu bahkan jutaan itu adalah mereka yang bekerja secara ilegal.”
Terlebih, dia mengaku mendaptkan informasi dari serikat buruh bahwa tenaga kerja ilegal China itu banyak direkrut untuk pekerjaan di proyek-proyek pembangkit listrik investasi Tiongkok, seperti di Banten, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain.
Jenis pekerjaan yang diberikan kepada mereka, kata dia, adalah pekerjaan kasar yang itu sebetulnya harus diprioritaskan oleh Pemerintah sebagai lapangan pekerjaan bagi masyarakat di daerah.
“Kalau pekerjaan tukang batu dan penjaga toko saja kita harus impor dari China, itu kan sudah sangat keterlaluan. Itu artinya pemerintah tidak berpihak pada rakyatnya sendiri.”
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
