Jakarta, Aktual.com – Sekertaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani mengatakan kebijakan bebas visa yang diterapkan pemerintah terhadap 169 negara saat ini sudah berdampak pada serbuan tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal China. Menurutnya kebijakan resiprokal terhadap 169 negara perlu dikaji ulang, terlebih kepada China.
“Kalau saya pribadi berpendapat bebas visa untuk wisatawan China harus ditinjau kembali, alasan saya legal saja,” kata Arsul disela-sela konfrensi pers terkait Refleksi Akhir Tahun 2016 Fraksi PPP DPR RI, di Gedung DPR, Rabu (28/12).
“China sendiri setelah dibebaskan visanya tidak resiprokal atau timbal balik. Kalau kita pergi ke Hongkong, China hanya memberikan bebas visa selama 72 jam, Indonesia tidak termasuk dalam list bebas visa itu,” ucap anggota komisi III DPR RI itu.
“Nah kalau fraksi PPP khusus untuk China harus ditinjau kembali, khususnya yang prinsip kebijakan resiprokal tidak berjalan,” tegasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Arbie Marwan
