Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Farouk Muhammad menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi terkait bencana alam yang terjadi pada 2016, agar masyarakat menjadi lebih tanggap.
“Harus ada evaluasi yang komprehensif dalam bidang kebencanaan, supaya Indonesia menjadi negara yang tangguh bencana dan warganya waspada bencana,” ujar Farouk, Rabu (4/1).
Ketua Majelis Percepatan Pembangunan Daerah, ICMI ini juga menuturkan, bencana alam yang datang silih berganti sepanjang 2016, telah menyebabkan 522 orang meninggal dunia, serta tiga juta orang mengungsi dan mengalami kerugian materi maupun nonmateri dengan jumlah yang besar.
Bahkan, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terdapat 2.342 bencana yang didominasi oleh banjir, longsor, dan puting beliung, dimana angka tersebut lebih tinggi 35 persen daripada 2015 (1.732 bencana), serta merupakan kejadian tertinggi sejak 2002.
Selain itu, Farouk yang belum lama ini mengunjungi lokasi gempa bumi di Aceh dan banjir bandang di Bima, juga memandang bencana alam terjadi karena eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, alih fungsi lahan, hingga penyempitan sungai.
Terkait dengan kondisi tersebut, ia mengimbau pemerintah untuk menyusun strategi agar pemanfaatan sumber daya alam di daerah-daerah dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Selain bencana alam, bangsa Indonesia juga diterpa ‘bencana sosial’, yakni perbedaan persepsi pada masyarakat yang berpotensi memecah-belah keutuhan bangsa pada 2016.
“Jika pada awal pascareformasi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa kita diterpa berbagai konflik komunal secara fisik, pada tahun lalu kehidupan berbangsa kita tercoreng oleh bencana sosial yang sesungguhnya lebih dahsyat dari peredaran narkoba dan perkelahian antara kampung di beberapa daerah, maupun dari luar negeri, seperti terorisme, ISIS, tenaga kerja asing, dan komunisme,” kata Farouk.
Menurut dia, bencana sosial ini juga terjadi akibat adanya kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik yang masih membayangi kehidupan bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, pekerjaan rumah pemerintah pada 2017, salah satunya adalah mengupayakan terwujudnya keadilan dalam berbagai aspek, diantaranya bidang ekonomi, mencakup pemerataan pendapatan dan pembangunan, serta ketenagakerjaan, hingga penegakan hukum yang berkeadilan.
Artikel ini ditulis oleh:
