Y/4vDhhqtmNy4Pr+MDHVcImzGleDrqfPhr8tu00EGBUHm1xLgsXo70aYFKfNJjq7ocsuNLMCbRW9pkiEwAF77RebT2sLdhd5n+dUY6QPqX/HcAgXfWJgVeHI1kkQYb5RuzZ5Vrp95Pq1QCrS1ks6PusqE3zWV/ijkJwtgJ9n6URXFzR8K36HUIssdeAsMBTbxnFSz+7Psu1lmJx7iO2+lhUwZ+qSi/Z0

Malang, Aktual.com – Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, pada 10-15 tahun mendatang Indonesia akan memasuki masa transisi ekonomi digital.

“Tak dipungkiri kita memasuki masa transisi ke ekonomi digital 10-15 tahun ke depan,” katanya ketika menyampaikan orasi ilmiah “Ekonomi Digital Untuk Mendukung Kewirausahaan” pada Rapat Terbuka Senat Universitas Brawijaya (UB) dalam rangka Dies Natalis ke-54, di Malang, Kamis (5/1).

Hadir dalam kesempatan itu segenap civitas akademika UB dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo serta undangan lainnya.

Menurut Darmin, Indonesia perlu memanfaatkan realitas perkembangan digital melalui penyusunan regulasi agar manfaatnya bisa dioptimalkan demi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

“Salah satunya adalah memberdayakan sektor UMKM menjadi pilar ekonomi kreatif agar mampu mengambil peran dalam perdagangan global melalui perdagangan elektronik atau e-comerce,” katanya.

Oleh karena itu, tegasnya, pemerintah mempunyai visi agar pada 2020, Indonesia menjadi negara digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

“Targetnya tercipta 1000 digital start-up dengan valuasi bisnis 10 miliar dolar AS, pertumbuhan e-commerce 50 persen per tahun dan transaksi 130 miliar dolar AS,” katanya.

Fokusnya, kata Darmin, adalah pengembangan ekonomi digital berbasis lokal yakni UMKM dan “start-up”.

Dikatakannya, potensi ekonomi digital Indonesia sendiri saat ini sangat luar biasa karena penetrasi seluler 126 persen, internet 52 persen, penduduk muda 30 persen dan 60 juta UMKM.

“Kontribusi UMKM terhadap PDB (produk domestik bruto) 57,6 persen. Ini sangat strategis,” katanya.

Gerakan inklusif Darmin juga menambahkan, untuk mewujudkan semua potensi dan target itu pemerintah menyiapkan gerakan inklusif transaksi digital.

“Itu juga dilakukan bersamaan dengan deregulasi melalui aneka paket kebijakan ekonomi dan rancangan perpres peta jalan transaksi e-commerce,” katanya.

Mendag Enggartiasto Lukita sebelumnya menyebut, pihaknya berkomitmen memperkuat ekosistem e-commerce dan ekonomi kreatif seiring dengan penyusunan rancangan perpres itu.

“Ini disusun untuk mendukung pembangunan ekosistem industri e-commerce lokal agar Indonesia dapat menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada 2020,” kata Enggar.

Peta jalan itu mencakup tujuh topik penting yaitu pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, infrastruktur komunikasi, logistik, edukasi dan sumber daya manusia serta keamanan siber.

“Pada rancangan roadmap itu, kami punya tugas utama menyusun aturan untuk memastikan pertumbuhan transaksi e-commerce dengan ekosistem dapat dipercaya,” kata Enggar.

ANT

Artikel ini ditulis oleh:

Antara
Arbie Marwan