Jakarta, Aktual.com – Upaya meredam berkembangnya dinasti politik dalam sebuah pemerintahan, baik di tingkat kota, kabupaten atau provinsi, harus terus dilakukan. Indonesia Corruption Watch (ICW) melihat ada beberapa cara yang efeknya bisa langsung terasa.
Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo, menyatakan salah satu caranya ialah dengan memotong struktur dinastinya dan mengusut kasus-kasus hukum, misalnya korupsi. Karena memang dinasti politik tidak bisa terlepas dari dugaan korupsi.
“Untuk menutup ruang dinasti politik, pertama dalam jangka pendek, upaya memotong struktur dinasti politik itu harus dilakukan, melalui jalur hukum. Apalagi ditambah dengan tuntutan hak politik mereka,” papar Adnan, di Menteng, Jakarta, Sabtu (7/1).
Dinasti politik di sebuah daerah biasa menyasar proyek pemerintah, yang tak lain bertujuan untuk menyambung umur dinastinya. Inilah yang kemudian harus diperhatikan pemerintah pusat.
Bagaimana melindungi proyek pemerintah agar setiap tahapannya, dari proses lelang sampai pelaksanaannya, harus dipikirkan. ICW pun mendesak pemerintah pusat untuk menerbitkan sebuah aturan mengikat ke seluruh daerah.
“Cara lainnya dengan teknokratis, bagaimana anggaran bisa lebih terbuka. Misalnya e-budgeting, e-procurment, e-katalog. Semua daerah harus menggunakan sistem ini. Pemerintah pusat harus mendorong,” terangnya.
Namun, sambung Adnan, bila hanya peran pemerintah yang dimainkan hasilnya dipastikan tidak akan maksimal. ICW berharap kepada masyarakat untuk ikut memantau.
“Masyarakat harus terbuka, melek terhadap politik,” harapnya.
(Zhacky Kusumo)
Artikel ini ditulis oleh:
