Jakarta, Aktual.com – Rezim pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memberikan kado pahit kepada rakyat Indonesia menyusul naiknya tarif dasar listrik, penerbitan STNK, BPKB, hingga melonjaknya harga cabai merah di awal tahun 2017.
Menurut Ketua Umum Suara Kreasi Anak Bangsa Dodi Prasetya Azhari, kebijakan tersebut adalah langkah yang sangat membebani rakyat dan membuktikan ketidakmampuan pemerintah untuk mendapatkan pemasukan negara dari sektor yang lebih produktif.
“Kita kan sudah mengetahui, pemerintahan Jokowi memang tidak akan bisa menciptakan pemasukan negara dari produk-produk barang, dari ekspor. Jadi memang peluang pemasukan negara oleh pemerintahan sekarang ini ya memang dengan cara membebani rakyat,” ujar Dodi kepada Aktual.com, Sabtu (7/1).
Pria lulusan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta ini pun menyoroti upaya Pemerintah dalam memperluas dan mempermudah kesempatan, agar investasi asing masuk ke dalam negeri. Namun apabila negara mengalami defisit keuangan jangan di bebankan kepada rakyat.
Bahkan, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017, pemerintah kembali memangkas alokasi anggaran untuk subsidi tahun depan menyusul rencana penyaluran tertutup bahan bakar minyak bersubsidi dan LPG 3 kilogram, serta pengurangan jumlah pelanggan listrik berdaya rendah.
Kebijakan penguasa tersebut, lanjut dia, akan menyebabkan inflasi bagi Indonesia. Diperparah lagi, kenaikan tarif listrik pada pelanggan dengan daya 900 VA (biasa digunakan rakyat kecil) dari Rp.605/kWh akan menjadi Rp.1467,28/kwh. Itu akan diberlakukan berkala mulai 1 Januari hingga Mei 2017.
“Apabila saat ini pemerintah sudah mulai panik karena tak mampu menambah pendapatan anggaran negara mungkin pemerintah seharusnya bisa mengatasi kebocoran APBN. Bukannya menempuh cara praktis dengan membebankan pajak tinggi kepada masyarakat,” demikian Dodi.
Laporan: Fadlan Syiam Butho
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
