Jakarta, Aktual.com – Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Masyarakat Abdul Fatah mengeluhkan kebijakan kenaikan tarif dasar listrik kapasitas 900 VA. Kebijakan ini bukti pemerintah tak peka terhadap kalangan Usaha Kecil dan Menengah.
“Kebanyakan UKM ini adalah pengguna dari kapasitas 900 VA. Jika tarifnya tahun ini dinaikkan, maka banyak para UKM yang akan menjerit. Padahal dicabut subsidinya pun belum tentu betul-betul masyarakat miskin yang menerimanya,” ujar Fatah di Jakarta, Kamis (12/1).
Anggaran untuk subsidi 900 VA ini hanya mencapai Rp50 triliun. Sementara jika kebijakan ini ditunda, maka perputaran dana dari bergeraknya sektor UKM akan semakin positif lagi bagi pertumbuhan ekonomi.
“Mestinya kebijakan ini ditunda. Karena kondisi listrik yang 900 VA ini justru bisa menggerakkan UKM yang semuanya membutuhkan pasokan listrik yang besar.”
Apalagi saat ini, kata dia, masyarakat yang membayar listrik itu ternyata tidak dibayar per kwh. Melainkan ada beban pajak lain yang diberikan ke masyarakat, seperti pajak penerangan jalan. Sehingga orang membeli pulsa listrik Rp100 ribu, hanya sekitar Rp60 ribu yang bisa dinikmati.
“Di saat daya beli yang menurun, kebijakan tersebut sangat tak populis. Apakagi saat ini banyak harga pangan yang melonjak naik. Tak hanya cabai. Kondisi ini membuat beban masyarakat semakin besar.”
Koordinator Aliansi Mahasiswa Indonesia, Hayaturrahman Amali menambahkan, sejauh ini kebijakan pemerintah tak sesuai dengan semangat pemerintah yang mau mengdepankan Nawacita.
“Karena faktanya kebijakan pemerintah masih jauh dari Nawacita. Fakta yang ada tidak sesuai dengan kampanye dulu. Di sinilah sikap kritis kami. Jika pemerintah pro rakyat kami dukung, tetapi jika sebaliknya kami akan selalu bersama rakyat,” ujar dia.
Laporan: Busthomi
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
