Semarang, Aktual.com – Bermula dari bagi-bagi jabatan alat perlengkapan komisi-komisi yang dilakukan sepihak partai penguasa, kini pimpinan partai di DPRD Kota Pekalongan terbelah menjadi dua kubu. Kedua kubu kini terus berseteru dan bersikukuh dalam setiap pengambilan kebijakan.
Kubu kiri yang digawangi partai Golongan Karya diikuti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerinda, Partai Amanat Nasional, dan partai Demokrat. Sedangkan kubu kanan digawangi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang diikuti PDI-Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kedua kubu, sampai kini terus bersikukuh menolak dalam pergantian loggo baru Kota Pekalongan yang dikembalikan ke loggo lama.
Dari sumber anggota DPRD setempat, disebutkan kubu kiri yang digawangi Partai Golkar bersama partai pendukung mendukung kebijakan pergantian loggo baru menjadi loggo pemerintah kota lama. Hal itu menyusul, kebijakan pemerintah kota yang tidak jelas kepastian aspirasi warga kota batik tersebut. “Sebetulnya, kita itu diadu domba saja oleh partai penguasa untuk pencintraan isteri mantan Walikota Pekalongan (dr Basyir Ahmad-red) saja, yakni ketua DPRD nya sekarang ini,” kata dia, yang namanya enggan disebutkan.
Kata dia, secara sepihak dalam penetapan alat kelengkapan dewan yang telah disidang paripurnakan dinilai cacat formil. Pasalnya, dalam pengambilan keputusan alat kelengkapan di Badan Musyawarah menyalahi tartib pengambilan qourum. “Partai Golkar mendominasi suara terbanyak dalam qourum, tapi partai kita dan lainnya tidak dilibatkan secara terbuka. Itu cacat,” beber dia.
Hingga kini, situasi dalam di lingkungan DPRD begitu mencekam. Lantaran, pihak elite penguasa partai mengerahkan kelompok non pemerintahan mengintervensi kebijakan kubu kanan. (Muhammad Dasuki)
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
