Semarang, Aktual.com – Kalangan DPRD menyesalkan langkah elite partai penguasa di legislatif mengerahkan kelompok bayaran atau preman, untuk menduduki gedung DPRD Kota Pekalongan, jalan Mataram No.1 Pekalongan.
Langkah itu dinilai tidak elegan, lantaran gedung DPRD telah ada petugas pengamanan resmi untuk menjaga keamanan. “Kurang santun dan tidak pas, jika betul memang mengerahkan orang bayangan untuk pengamanan gedung dewan. Tujuan untuk apa dan apa kegunannya,” ujar salah satu politikus berinisial (HD) kepada Aktual.com, Minggu (14/1).
Dia pun tidak mengetahui motif dan apa tujuan pengerahan massa bayaran di gedung rakyat tersebut. Padahal, di gedung pemerintahan sudah ada petugas Satpol PP yang mengamankan bila terjadi kerusuhan.
Dia mengaku heran, langkah-langkah pengamanan non formal seperti itu tidak perlu dilakukan. Apalagi berkaitan dengan lembaga negara harus menjaga marwah norma dan sopan satun.
Ditanya apakah pengamanan gedung dewan itu berkaitan dengan dua kubu berseteru pembagian jabatan kursi komisi-komisi, dirinya mengamini hal tersebut. Pasalnya, kendati demikian, justru membuat situasi semakin memanas, mencekam dan kegaduhan politik yang berdampak pada rakyat.
“Tidak perlu sampai ada pengamanan non formal dari orang-orang luar. Buat apa ?. Kita selesaikan secara jalur formal dan instutusi negara.”
Pengamanan itu menyusul dua kubu yang bersih tegang dan bersikukuh digawangi partai Golongan Karya diikuti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerinda, Partai Amanat Nasional, dan partai Demokrat.
Sedangkan kubu kanan digawangi Partai Persatuan Pembangunan, yang diikuti PDI-Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera. Kedua kubu, sampai kini terus bersikukuh menolak dalam pergantian loggo baru Kota Pekalongan yang dikembalikan ke loggo lama.
Hingga kini, Ketua DPRD Kota Pekalongan Diab Balgies saat dikonfirmasi awak media melalui pesan singkat belum dapat dihubungi. Bahkan, enggan memberikan komentar tersebut.
Laporan: Muhammad Dasuki
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
