Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingatkan pemerintah agar wacana pengelolaan pulau terluar di Indonesia ke asing tidak membahayakan kedaulatan negara apapun alasannya.
“Ya tentu untuk bisnis, pariwisata, bukan pulau terluar, tetapi pulau terdalam. Karena kalau terluar kan berbahaya ya. Ini diluar, bagaimana di luar ini dia (asing) membangun sesuatu (berbahaya) yang kita tidak tahu,” kata Fahri, di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (20/1).
Dirinya mempertanyakan apakah pemerintah pusat dapat mengambil peran pengawasan dengan rutin mengontrol pengelolaan asing di pulau terluar Indonesia.
“Konsep seharusnya yang boleh dikelola asing itu pulau terdalam, supaya pengawasannya mudah, karena kalau terluar nanti tiba- tiba dia tidak terkontrol, misalnya dia buat basis militer misalnya ya, bagaimana?” sebut politikus PKS itu.
Fahri juga mengingatkan, metode penggunaan kawasan pulau terluar juga pernah dilakukan VOC saat memulai dagang di nusantara.
“Dulu kan mulai dengan dagang dulu VOC, lalu lama-lama armada militer masuk, setelah armadanya masuk mau kita usir, tapi dia bawa teman- temannya, bisa-bisa kita perang nanti ama orang itu. Perang ama negara tetangga, atau mereka yang bertentangan dengan perairan kita,” jelas dia.
Penyerahan pengelolaan pulau terluar kepada asing ditegaskan tidak bisa dibenarkan. Dia menyarankan pemerintah agar sejumlah pulau itu lebih baik digunakan untuk membangun daerah pertahanan dalam menjaga kedaulatan bangsa.
“Justru pulau terluar itu kita harus bangun pangkalan militer, basis TNI, dan harus dikontrol. Namanya juga garis perbatasan, nggak boleh dilepas itu. Saya kira itu,” tandas presiden KA KAMMI itu.
laporan: Novrizal
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
