Jakarta, Aktual.com – Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Pengurus Perhimpunan Masyarakat Madani (PRlMA) melakukan unjuk rasa di Depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/1). Mereka mengkritik usulan pemerintah dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu terkait ambang batas pencapresan (Presidential Threshold).
Menurut Ketua Presidium PRIMA, Sya’roni, Presidential Threshold lebih baik dihapuskan. Ia juga menilai RUU Pemilu yang saat ini sedang dibahas di DPR masih jauh dari harapan.
“Poin krusial yang menyangkut presidential threshold (ambang batas pencapresan) menunjukkan betapa masih kuatnya cengkraman sejumlah elit partai politik,” ujar Syaroni dalam orasinya di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/1).
Dia menambahkan, adanya presidential threshold tidak lebih hanya sebagai katup pengaman agar Pilpres masih dikendalikan oleh segelintir orang.
“Yaitu orang-orang berwatak oligarkis yang tidak menginginkan terciptanya demokrasi untuk kesejahteraan rakyat,” tuturnya.
Padahal, kata dia, sudah terbukti pembatasan jumlah capres melalui penerapan presidential threshold gagal memberikan pemimpin terbaik bagi bangsa dan negara lndonesia. Menurutnya, Presiden datang silih berganti namun tetap belum mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
“Padahal cita-cita demokrasi tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat,” pungkas Sya’roni.
Laporan: Nailin
Artikel ini ditulis oleh:
