Jimbaran, Aktual.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan jika awal tahun 2017 kondisi perekonomian global masih diwarnai dengan ketidakpastian yang berpotensi mempengaruhi asumsi makro yang menjadi landasan perhitungan APBN 2017.
Pemerintah dan DPR sendiri telah menetapkan APBN 2017 dengan landasan sikap optimistis. Yakni dengan dirancang melalui tiga strategi utama. Akan tetapi perlu hati-hati dengan perhitungan yang lebih realistis.
Tiga strategi utama itu adalah menciptakan stimulus untuk perekonomian dalam negeri melalui besaran defisit 2,41 persen dari PDB, untuk menjaga daya tahan ekonomi dalam menghadapi potensi guncangan dari kondisi perekonomian global dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Tahun 2017 juga menjadi sejarah, karena untuk pertama kalinya perencanaan anggaran dana transfer ke daerah sudah melebihi belanja kementerian/lembaga,” kata Sri Mulyani saat mengisi kuliah umum di Kampus Universitas Udayana, Jumat (20/1).
Dalam pelaksanaannya, kata Sri Mulyani, sekurangnya 25 persen dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah.
“Hal lain yang sangat istimewa dari desentralisasi fiskal pada APBN 2017 adalah dana transfer ke desa yang meningkat tajam dari Rp47 triliun menjadi Rp60 triliun atau hampir 10 persen dari total dana transfer ke daerah,” jelasnya.
Ditambahkan, pemihakan belanja ke daerah dan desa diharapkan akan mempercepat pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Hal ini hanya akan terjadi apabila kapasitas serta kemampuan pemerintah daerah juga meningkat dalam menjalankan APBD dan fungsi pelayanan masyarakat secara baik.
“Korupsi dan inefisiensi jadi musuh terbesar dalam upaya kita memerangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan,” paparnya.
Pemerintah, imbuh Sri Mulyani, akan terus berupaya meningkatkan kredibilitas dan efektivitas APBN sebagai instrumen penting dalam pengelolaan ekonomi. Meski demikian, APBN bukanlah instrumen kebijakan satu-satunya.
Pemerintah telah dan terus melakukan berbagai kebijakan ekonomi dan reformasi kelembagaan untuk memperbaiki daya saing ekonomi dan produktivitas masyarakat, serta memperbaiki iklim investasi seperti yang tercermin dalam perbaikan kemudahan berbisnis (ease of doing business).
“Peranan seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah sangat penting dalam menjaga perekonomian Indonesia agar negara kita terus mampu meningkatkan kemakmuran rakyat dan memperkuat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup dia.
(Bobby Andalan)
Artikel ini ditulis oleh:
