Jakarta, Aktual.com – Pemerintah memastikan tidak ada kebijakan pencabutan atau pengurangan volume distribusi Premium (BBM penugasan) dari masyarakat tidak mampu.
Bahkan pemerintah telah membahas untuk mengantisipasi laju permintaan seiring potensi meningkatnya konsumen Premium lantaran peralihan konsumsi akibat melonjaknya harga BBM jenis Umum.
“Kalau delta BBM Umum terlalu jauh dengan BBM penugasan, kemungkinan akan ada shifting,” kata Dirjen Migas ESDM, IGN Wiratmadja Puja di Jakarta, Senin (23/1).
Kemudian dia memahami jika misalnya di SPBU kawasan Pondok Indah tidak tersedia Premium, karena katanya memang kawasan itu merupakan kawasan domisili orang kaya, sehingga sudah seharusnya orang kaya tidak mengkonsumsi Premium.
Namun untuk kawasan ‘pinggiran’ atau kawasan lingkungan masyarakat tidak mampu, maka BBM jenis Premium wajib tersedia sebagai bentuk layanan sosial dari pemerintah.
“Kita menugaskan Premium dimana masyarakat yang kurang mampu. Kalau di SPBU sekitar misalkan di Pondok Indah tidak ada Premium masih masuk akal karena di lingkungan masyarakat mampu, tapi kalau di pinggiran, kita tetapkan Premium harus ada,” tandasnya.
Sementara Direktur Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman mengatakan bahwa saat ini telah terjadi penghilangan dan pengurangan volume peredaran BBM jenis Premium pada masyarakat yang dilakukan secara terencana dan sistematis oleh PT Pertamina (Persero).
Dia menegaskan, tindakan Pertamina telah berani melawan pemerintah. Dalam penjelasannya, dikatakan BBM Premium merupakan BBM yang ditugaskan oleh pemerintah kepada Pertamina untuk disalurkan kepada masyarakat yang tidak mampu sebagai layanan PSO (Public Service Obligation).
“Menghilangkan Premium itu pelanggaran. Menurut Prepresi No 191 Tahun 2014, Permen ESDM No 6 Tahun 2015 dan Permen No 4 Perubahan dari Permen No 39, Premium ron 88 adalah BBM penugasan. Tidak boleh tidak tersedia di SPBU karena itu BBM untuk orang tidak mampu. Itu merampas hak orang miskin,” kata Yusri.
Lebih lanjut, dia mengakui telah mengantongi bukti-bukti dan siap mempertanggungjawabkan terkait indikasi penghilangan Premium secara terencana dan sistematis oleh Pertamina.
“Saya banyak datanya dan menemukan bahwa dilapangan memang ada penghilangan Premium secara sistematis dan terencana. Saya menemukan di Medan, Riau dan di Jabotabek juga ada. Saya bisa mempertanggungjawabkan buktinya,” tandas Yusri.
(Laporan: Dadangsah Dapunta)
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
