Jakarta, Aktual.com – Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) melakukan koordinasi tingkat tinggi dalam rangka pengendalian inflasi di 2017 yang dimungkinkan akan tinggi seiring masih adanya harga barang bergejolak (volatile food) dan kenaikan harga-harga yang disesuaikan pemerintah (administered prices).
Meski begitu, menurut Gubernur BI Agus Martowardojo, kedua pihak sepakat untuk mengendalikan inflasi tetap di kisaran 4%+-1%. Pemerintah sensdiri memang menargetkan laju inflasi tahun ini di APBN 2017 sebesar 4,0%.
“Tapi ke depan, pengendalian inflasi di 2017 ini menghadapi beberapa tantangan berat, baik berasal dari eksternal maupun domestik yang perlu diwaspadai dan dimitigasi sejak dini,” tutur Agus seusai Rapat Koordinasi High Level, di Gedung BI, Jakarta, Rabu (25/1).
Menurut Agus kebijakan administered prices seperti pencabutan subsidi listrik 900 volt ampere (VA), penyesuaian harga jual bahan bakar minyak (BBM) sesuai kenaikan harga minyak dunia, serta peningkatan biaya pengurusan administrasi STNK-BKPB berpotensi melonjakkan laju inflasi.
“Untuk biaya pengurusan STNK, memang pajaknya tak naik, tapi kalau biaya pengurusan naik tinggi itu akan berpengaruh besar ke inflasi,” ujar Agus.
“Sementara terkait kebijakan kenaikan BBM, serta akan adanya BBM satu harga di seluruh Indonesia akan memicu inflasi tahun ini. Hal-hal seperti itu yang kita koordinasikan secara mendalam,” imbuh Agus.
Untuk evaluasi inflasi 2016, kata dia, kontribusi administered prices sebesar 0,21% dan kontribusi volatile food mencapai 5,9%. “Makanya tahun ini, volatile food harus bisa ditekan di bawah 4%-5%, sehingga ketika subsidi energi dikurangi sudah diantisipasi,” tegasnya.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
