Jakarta, Aktual.co — Program implementasi reformasi DPR telah diresmikan pelaksanaannya kemarin, Kamis (21/5). Peresmian pertama yakni, alun-alun demokrasi yang berada di halaman depan gedung DPR.
Namun, Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti rancangan anggaran program tersebut belum dibuat.
Winan mengatakan, anggaran program tersebut masih direncanakan. Anggaran baru akan ditentukan setelah mendapat assessment audit (evaluasi audit).
“Nanti akan kami diskusikan dengan kementerian dan lembaga terkait setelah ada assessment,” ujarnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, (22/5).
Meskipun begitu, lanjut Winan, sudah dibentuk tim kerja untuk persiapan penataan kawasan. Tim tersebut terdiri dari berbagai lembaga. Misal, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Pemprov DKI, dan Universitas Indoensia (UI).
Sementara itu, apakah anggarannya dibebankan pada APBN 2016, Winan mengaku tergantung pada proses assessment audit dan hasil laporan dengan lembaga serta kementerian terkait. Namun, anggaran untuk konsultan perorangan telah dibuat. Tentu mengacu pada pricelist, pedoman PU, ukuran ruang yang sesuai dengan aturan lembaga negara.
“Nah, yang ruang publik ini masih kami pelajari,” tuturnya.
Selain itu, Winan memastikan anggaran program tersebut transparan. Nantinya akan dimasukkan dalam website DPR.
“Dalam perencanaan umumnya pun tentu ada pedomannya. Dimana proses anggaran harus mendapat persetujuan oleh Kementerian Keuangan. Transparansi dijaga terus,” katanya
Winan juga menjelaskan bahwa tujuh tahap implementasi tersebut dipastikan tidak membuat bangunan baru. Namun, perlu peninjauan. Misal, rencana perpustakaan dan museum yang menggunakan gedung bundar. Itu perlu disurvei bagaimana penempatan dari ratusan ribu koleksi dan Komisi yang saat ini masih menempati gedung tersebut.
“Masih perlu waktu, masih proses,” tambahnya.
Artikel ini ditulis oleh:
