Jakarta, Aktual.com – Pemerintah menyiapkan kebijakan ekonomi yang mengedepankan pemerataan. Dalam implementasinya, pemerintah akan memilih kebijakan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu, baru disusul dengan implementasi kebijakan lainnya.
“Ada beberapa pilar untuk kebijakan ini yang satu sama lain bisa saja berhubungan tapi bisa juga tidak terlalu berat,” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution dilansir Aktual, Rabu (1/2).
Pilar-pilar kebijakan tersebut antara lain terkait kebijakan reforma agraria, yang terkait dengan kebijakan di bidang pangan (pertanian) dan perkebunan. Kebijakan ini menyoroti bahwa masyarakat berpenghasilan rendah pada dasarnya tidak cukup kalau hanya diberikan kesempatan yang sama, tetapi juga perlu modal.
“Oleh karena itu, reforma agraria pertama-tama kebijakannya adalah mengenai bagaimana memberikan equity. Bagaimana memberikan modal kepada mereka, terutama petani yang nggak punya lahan atau punya lahan tapi kecil,” jelas Darmin.
Lebih lanjut dikatakan bahwa pemerintah cenderung tidak akan membagi-bagikan lahan begitu saja, tetapi akan membuatnya dalam bentuk kelompok. “Akan lebih bagus hasilnya 50 hektar pohon cabai dibandingkan dengan masing-masing setengah hektar tapi tersebar di 200 tempat,” ujarnya.
Selanjutnya, di bidang perkebunan, pemerintah akan mendorong agar tidak hanya komoditas kelapa sawit yang menonjol, tetapi juga karet, kelapa, cokelat, kopi dan sebagainya, yang didalamnya perkebunan rakyat cukup dominan.
Menurut Menko Perekonomian, dari hasil review pemerintah, yang namanya perkebunan rakyat itu yang pertama-tama bibitnya memang tidak pernah direncanakan dengan baik. Diakui Darmin, jika selama ini memang tidak dihasilkan bibit yang baik untuk dibeli petani.
Melalui kebijakan reforma agraria, jelas Darmin, pemerintah juga membangun rumah bagi masyarakat miskin perkotaan yang tinggal di daerah-daerah kumuh. Selanjutnya, pemerintah juga akan mendorong sinergi antara nelayan penghasil rumput laut dengan perusahaan besar untuk melakukan investasi pengolahan rumput laut.
“Kalau kita konsisten dengan kebijakan itu, maka artinya pemerintah tidak akan memberikan konsesi kepada perusahaan besar untuk melakukan budidaya rumput laut. Itu adalah biar nelayan saja,” jelasnya.
Sumber: Setkab
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
