Jakarta, Aktual.com – Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) yang juga sebagai Guru Besar ITS, Mukhtasor meminta Presiden Jokowi mengevaluasi Menteri BUMN, Rini Soemarno dan Komisaris Pertamina atas kegaduhan yang terjadi di perusahaan plat merah itu.
Menurut dia, Menteri Rini telah gagal mengemban tugasnya dalam memimpin sebagai fungsi manajerial di perusahaan BUMN.
“Kegaduhan di Pertamina telah berlangsung kronis menahun. Namun antiklimaks yang terjadi Jum’at kemarin (pencopotan Dirut dan Wadirut) menyajikan bukti jelas bahwa Kementrian BUMN gagal menciptakan tatakelola BUMN yang baik. Rekrutmen Komisaris Pertamina juga gagal menempatkan orang-orang yang benar-benar mandiri dan konsisten,” ujar Mukhtasor dalam keterangan secara tertulis di Jakarta, Sabtu (4/2).
Dia sendiri mencermati pencopotan Dirut Pertamina terjadi secara semena-mena, terlebih saat ini prestasi Pertamina sedang menanjak. Jika alasan pelengseran tersebut faktor ketidakkompakan antar direksi, seharusnya kata Mukhtasor, yang paling bertanggungjawab atas permasalahan itu adalah Menteri BUMN dan Komisaris itu sendiri.
“Ketidakkompakan yang terjadi makin kentara setelah adanya restrukturisasi organisasi direksi. Posisi Wakil Direktur Utama adalah posisi yang diada-adakan,” tukasnya.
Restrukturisasi dengan menambah posisi Wakil Direktur Utama ternyata bukan karena alasan strategis perusahaan, apalagi alasan kepentingan negara. Buktinya ketika Direktur Utama bisa didongkel, posisi Wakil Direktur Utama itu dihapus atau setidaknya sampai kini dibiarkan tanpa pejabat pelaksana tugas. Padahal posisi Wakil Direktur Utama itu adalah kreasi yang umurnya baru tiga bulan. Sekarang dikosongkan.
“Kejadian ini bisa memberi pesan kepada publik bahwa restrukturisasi itu memang alat atau sarana pendongkelan. Karena itu pertanyaannya, Menteri BUMN dan Komisaris Pertamina bekerja untuk siapa? Apakah untuk mereka yang terganggu program transformasi dan efisiensi Pertamina? Apakah buntut pembubaran Petral? Apakah untuk mereka yang tidak setuju Indonesia mampu mencukupi kebutuhan BBM mandiri dari kilang BUMN di dalam negeri? Apakah karena bisnis dan kuota impor BBM terancam?,” cecar dia.
Dia kembali menegaskan, Presiden harus segera melakukan evalusi kepada Menteri BUMN dan Komisaris Pertamina agar BUMN yang mengelola hajat hidup orang banyak ini tidak menjadi bancakan kelompok kepentingan dan agar Pertamina benar-benar menjadi kuat sebagai tangan negara mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional.
(Laporan: Dadangsah Dapunta)
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
