Sosialisasi serta simulasi pemungutan dan penghitungan suara pilkada itu untuk mengajak masyarakat menggunakan hak suara pada pilkada serentak di 101 daerah termasuk DKI Jakarta pada 15 Februari mendatang. AKTUAL/Munzir
Komisioner KPU RI Arief Budiman membantu warga disabilitas ketika mengikuti simulasi pemungutan suara pilkada DKI Jakarta di Pulau Pramuka, kepulauan Seribu, Jakarta, Sabtu (4/2/2017). Sosialisasi serta simulasi pemungutan dan penghitungan suara pilkada itu untuk mengajak masyarakat menggunakan hak suara pada pilkada serentak di 101 daerah termasuk DKI Jakarta pada 15 Februari mendatang. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Jelang pencoblosan Pilkada Serentak Tahap II semakin banyak isu bermunculan. Berbagai informasi tersebut, entah benar atau tidak, terus berhembus di dunia maya dan diterima sebagian besar masyarakat Indonesia.

Pemerhati pemilu, Ray Rangkuti, menilai, keberadaan penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangat penting dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kebenaran informais tersebut.

“KPU dan Bawaslu harus jadi garda terdepan dalam masalah pemilu ini. Misal dalam kasus KTP ganda. Tanggapan dari Mendagri itu bagus. Tapi dengan kondisi masyarakat tidak percaya dengan pemerintah sekarang. Membuat posisi KPU dan Bawaslu sangat penting,” katanya di Jakarta, Rabu (8/2).

Klarifikasi yang cepat dan tepat atas informasi yang berhembus penting dilakukan penyelenggara pemilu. Hal ini sekaligus mengantisipasi terjadinya gesekan antar pendukung pasangan calon yang akan berlaga dalam Pilkada Serentak 15 Februari 2017.

“KPU dan Bawaslu harus memberikan informasi kepada publik. kalau dinyatakan Hoax ya langsung klarifikasi itu hoax. Tapi kalau benar ya langsung diselesaikan,” jelas Ray.

(Teuku Wildan)

Artikel ini ditulis oleh: