Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Hendrawan Supratikno, meminta pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilakukan secara tepat. Dengan begitu, dampaknya bisa memberikan nilai positif bagi pemerataan ekonomi masyarakat.
“Katanya pemerintah mau bertekad untuk menjadikan alokasi kredit (KUR) sebagai salah satu keberpihakan ekonomi. Kemana larinya uang itu?,” katanya di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (14/2).
Menurut Hendrawan, penyaluran KUR rentan diselewengkan. Apalagi saat dirinya melakukan kunjungan ke daerah banyak anggota masyarakat yang mengeluh tidak mendapatkan KUR.
“Dalam kunjungan kami di berbagai daerah, angka-angka (serapan KUR) itu tidak konsisten. Artinya, bisa jadi sedikit upaya untuk mrlakukan window dressing (rekayasa angka) atau apapun,” jelas dia.
Untuk itu, dia minta pihak terkait untuk bisa mengukur tak hanya rasio kesenjangan (gini ratio) tapi juga rasio pembagian kue ekonomi (palma ratio).
“Jadi memang KUR ini harus bisa ciptakan pemerataan ekonomi. Makanya, selama ini sektor yang dibantu terus adalah sektor hilir, sehingga sektor hulu posisi tawarnya akan lemah. Harus seimbang agar palma indeks ini merata,” papar politisi PDIP ini.
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi XI DPR asal Fraksi Golkar, Misbakhun. Menurutnya, KUR ini adalah instrumen yang tepat untuk atasi kesenjangan dan pemerataan yang diinginkan pemerintah.
“Makanya harus (dikelola) serius. Karena KUR ini menjadi jembatan dari dua masalah itu. Apalagi KUR ini multiplier effect-nya sangat luas bisa mendorong perekonomian,” jelas Misbakhun.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
