Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad, mengapresiasi penyelenggara, aparat keamanan serta seluruh masyarakat Jakarta atas kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pilkada di DKI. Meski kelancaran tidak otomatis bebas dari permasalahan yang ditemukan di lapangan.
“Ada banyak permasalahan yang saya temukan saat melakukan sidak langsung di beberapa TPS di DKI, maupun berdasarkan laporan masyarakat dan pengawas. Ini tidak boleh dilupakan apalagi diabaikan, akan tetapi harus dituntaskan,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/2).
Sepanjang hari pencoblosan kemarin, Farouk meninjau langsung penyelenggaraan pilkada TPS di Kapuk dan Kalijodo. Sehari sebelumnya, Farouk juga mendatangi Bawaslu DKI dan Panwas Kota Jakbar serta berdiskusi dengan Sentra Gakumdu.
“Ada banyak temuan permasalahan di lapangan dan laporan pelanggaran. Selain terkait pembagian sembako, termasuk kupon untuk membeli sembako dengan harga tidak wajar oleh Tim Paslon tertentu sebagaimana laporan Bawaslu,” katanya.
Di lapangan, Farouk menemukan warga yang tidak mampu menjalankan hak pilihnya karena faktor lokasi yang memerlukan biaya transportasi cukup berarti bagi warga tidak mampu. Kemudian ada percobaan mengikuti pemungutan suara bagi orang yang diragukan hak pilihnya, bahkan ada upaya sistematis pengerahan orang untuk mengikuti pemungutan suara.
Ada pula warga yang tidak memperoleh kesempatan menggunakan hak pilihnya terutama akibat kelalaian negara (tidak masuk DPT, tidak bisa memilih sebagai pemilih tambahan).
“Di samping itu ramai di sosial media masyarakat yang menyampaikan informasi kericuhan di beberapa TPS akibat adanya sekelompok orang yang memaksa memilih, sekelompok orang yang tidak bisa memilih seperti yang terjadi pada warga rusun Rawa Bebek,” urainya.
Ditambahkan, pihaknya juga menemukan informasi adanya serangan fajar pada dini hari jelang pencoblosan dan banyak foto-foto berikut amplop berisi uang yang beredar di sosial media.
Atas semua temuan dan informasi tersebut, Farouk meminta agar penyelenggara memverifikasi dan menindaklanjutinya secara tuntas. Apalagi diprediksi pilkada DKI akan berlangsung dua putaran. Sehingga tidak terulang dan menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat.
“DPD RI sendiri akan menindaklanjuti informasi dan temuan-temuan tersebut dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang diamanatkan Konstitusi,” pungkasnya.
(Nailin Insa)
Artikel ini ditulis oleh:
