Ketua GNPF - MUI Ustadz Bachtiar Nasir (tengah) dan bersama para pimpinan ormas Islam menggelar jumpa pers di kantor MUI Pusat, Jakarta, Jumat (3/2/2017). Dalam jumpa persnya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) mengecam keras kepada terdakwa kasus penodaan agama oleh Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan penasihat hukumnya atas sikap penghinaan mereka terhadap ulama khususnya KH. Makruf Amin dan menuntut agar terdakwa Basuki Tjahja Purnama (Ahok) ditahan selama proses hukum dan dihukum maksimal atas perbuatannya. AKTUAL/Munzir
Dalam jumpa persnya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) mengecam keras kepada terdakwa kasus penodaan agama oleh Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan penasihat hukumnya atas sikap penghinaan mereka terhadap ulama khususnya KH. Makruf Amin dan menuntut agar terdakwa Basuki Tjahja Purnama (Ahok) ditahan selama proses hukum dan dihukum maksimal atas perbuatannya. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) menyatakan tidak terlibat dalam aksi unjukrasa yang akan berlangsung pada 21 Februari nanti di Gedung DPR-RI.

Juru bicara GNPF, Kapitra Ampera menjelaskan bahwa aksi itu bagian dari aksi umat yang dikoordinir oleh Forum Umat Islam (FUI) Indonesia.

“GNPF tidak terlibat dan tidak ikut aksi dalam 212. Habib Rizieq selaku Dewan Pembina dan Ustd Bachtiar Nasir sebagai Ketua GNPF tidak ikut turun karena itu domainnya umat yang dikoordinir oleh Forum Umat Islam Indonesia. Jadi untuk saat ini dipastikan tidak ikut turun. Kecuali nanti ada pertimbangan lain yang diluar perkiraan mengharuskan GNPF untuk terlibat turun,” katanya di Jakarta, Minggu (19/2).

Namun secara moril tentunya GNPF mendukung gerakan FUI yang diketahui berada pada jalur konstitusional untuk menyampaikan aspirasi kepada DPR dengan harapan dapat mengingatkan Presiden untuk menegakkan prinsip kesamaan di depan hukum.

Adapun alasan utama GNPF untuk tidak terlibat aksi sebagai langka calling down untuk menjaga kondusifitas Jakarta dan Kemurnian gerakan FUI dari tudingan keji pihak tidak bertanggungjawab.

“Jadi GNPF tidak ikut, itu juga perlu ditegaskan tidak ada kaitannya dengan politik dan hiruk-pikuk Pilkada. Aksi itu dalam rangka menuntut kesamaan keadilan di depan hukum. Aksi itu aksi damai sebagaimana citra umat islam selama ini bahwa telah menunjukkan dan mampu menjamin kedamaian,” ujarnya.

Dia memperkirakan jika GNPF dengan tokoh-tokohnya turun secara langsung, maka jumlah masa akan memobilisasi dengan sendirinya, pada akhirnya akan dimaknai sebagai permainan politik.

Padahal tegas Kapitra, gerakan yang dibangun selama ini murni penuntutan keadilan agar tegaknya hukum. GNGF jau dari kepentingan politik.

“Kita hanya calling down. Kalau GNPF turun, maka masa semakin besar dan termobilisasi dengam sendirinya. Bisa diinterpretasikan macam-macam pahal kita hanya ingin menuntut tegaknya hukum, bukan masalah politik,” tegasnya.

“Kalau kita mau terlibat soal pilkada, berkemunginan besar no 2 ini kalah sejak awal, tapi buktinya dia dapat suara di Petamburan, itu sebagai tanda kita tidak terlibat urusan kampanye politik. Kita hanya menuntut tegaknya hukum terhadap penista agama,” tandasnya.

Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono  menyatakan kesiapan polda menyiapkan pasukan untuk mengawal aksi tersebut. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan TNI.

“Semua Polda dan Polres Metro kita siap. Kita koordinasi juga dengan TNI. Tapi cukup Polda Metro saja, tidak melibatkan luar daerah,” tandasnya.

(Reporter: Dadangsah Dapunta)

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta
Eka