Yogyakarta, Aktual.com – Sebanyak 160 perwakilan kepala daerah dari 10 provinsi di Indonesia, menghadiri Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2017 dan sinergi anggaran antara pemerintah pusat dan daerah.
“APBN bisa digunakan untuk kesejahteraan bangsa, dengan catatan harus bersinergi dengan APBD se-Indonesia,” ujar Wakil Menteri Keuangan RI, Mardiasmo, saat membuka acara di Ballroom Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Senin (20/2).
Selain itu, APBN menurutnya juga hanya difungsikan sebagai stimulus atau tidak lebih dari 20 persen penggunaan, selebihnya yang mengimplementasikan uang rakyat yang berputar di masyarakat adalah pihak swasta.
Ketika swasta tidak sanggup, kata dia, maka yang akan melakukan implementasi adalah BUMN, selanjutnya Badan Layanan Umum (BLU) dan terakhir, baru APBN.
“APBD harapannya juga menjadi sumber terakhir, harus B to B (Bussiness to Bussiness) dulu,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, mengatakan bahwa langkah kepala daerah yang inovatif sangat penting bagi kemajuan daerahnya. “Gunakan anggaran sebaik-baiknya untuk menjaga amanah yang telah dibebankan di pundak kita,” ucapnya.
Hadir sebagai pembicara adalah Dirjen Perimbangan Keuangan; Boediarso Teguh Widodo, Dirjen Pajak; Ken Dwijugiastedi, Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbagan; Ubaidi Socheh Hamidi, Direktur Dana Perimbangan; Putut Hari Satyaka, Bupati Bojonegoro; Suyoto serta Bupati Banyuwangi; Abdulah Azwar Anas.
Laporan: Nelson Nafis
Artikel ini ditulis oleh:
