Jakarta, Aktual.com – Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai memandang perundingan yang dilakukan antara PT Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia tidak melihat kepentingan masyarakat Papua. Padahal selama ini, masyarakat Papua adalah korban sejati dari penambangan Freeport.
“Ini saya sayangkan dalam perbincangan masalah freeport ini. Tidak ada pembahasan tentang rakyat Papua,” jelas Natalius Pigai dalam sebuah diskusi di Rumah Kedaulatan Rakyat Indonesia (RKRI), Jakarta Selatan, Kamis (23/2).
“Karena masyarakat Papua sudah menderita. Apalagi masyarakat atau suku-suku yang berada di sekitar ekspolitasi penambangan Freeport. Penderitaan mereka sudah akut,” tambahnya.
Menurut Natalius, dalam perundingan tersebut hanya terdapat kepentingan elite saja, tanpa sedikitpun menyentuh aspek aspirasi masyarakat Papua sendiri.
“Kondisi seperti ini, pemerintah berbicara tentang kepentinganya. Gubernur Papua juga berbicara tentang kepentingan Jakarta. Di tengah-tengah itu tidak ada pembicaraan tentang masyarakat lokal, itu sangat disayangkan,” jelasnya.
Baginya walau masih menggunakan Kontrak Karya ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sama-sama mempunyai kemungkinan untuk mengorbankan rakyat Papua. Dirinya pun berharap pemerintah menjelaskan sikapnya terhadap kepentingan rakyat Papua.
“Tolong dalam perundingan ini disebutkan secara gamblang. Kepentingan-kepentingan rakyat Papua itu apa. Jangan sampai aspek masyarakat itu tidak diperhatikan,” pungkasnya.
Laporan: Teuku Wildan
Artikel ini ditulis oleh:
