Jakarta, Aktual.com – Bank Indonesia (BI) meminta pemerintah untuk mewaspadai posisi utang luar negeri (ULN) yang trennya terus meningkat. Sejauh ini, jika digabung antara ULN dari pemerintah dan swasta ternyata sudah mencapai 35 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Dari data yang kita rilis, total ULN Indonesia itu ternyata sekitar 35 persen dari PDB. Itu cukup besar sekalipun rasionya masih sehat. Makanya harus diwaspadai,” tandas Deputi Gubernur BI, Mirza Adityaswara, di Komplek Gedung BI, Jakarta, Jumat (24/2).
Menurut Mirza, kalau total utang pemerintah yaitu dilihat dari ULN dan utang domestik saat ini memang sekitar 28 persen dari PDB.
“Memang kalau kata pemerintah, batas utang luar negeri bisa mencapai maksimal 60 persen terhadap PDB. Tapi tetap kita harus mewaspadai ULN ini,” tandas Mirza.
Apalagi memang, kata dia, dengan porsi yang 35 persen itu komposisi darinutang swasta trennya menurun. Berarti dengan kata lain, tren utang luar negeri dari pemerintah itu terus meningkat.
“ULN swasta itu justru turun. Tapi kita juga masih mewaspadai penurunan tren utang swasta utu karena ikut tax amnesty atau bukan. Bisa saja tadinya mereka utang ke orang Indonesia sebagai pemegang saham, juga perusahaan Indonesia utang ke luar negeri dan dapat jaminan pemegang saham, jadi utang anak usaha dan induk. Itu mungkin penyebabnya,” papar dia.
Meski begitu, BI sendiri masih menghitung penurunan utang swasta itu karena ikut tax amnesty atau memang ada faktor lain. “Itu yang masih kami waspadai ya,” ungkap dia.
Sebelumnya, BI merilis ULN Indonesia pada akhir triwulan IV tahun 2016 tercatat sebesar US$317 miliar, atau tumbuh 2 persen year on year (yoy) atau dibanding akhir kuartal IV-2015.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
