Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengatakan bahwa pemerintah harus bertindak tegas dengan tidak mau didikte PT Freeport Indonesia dengan ancaman PHK dan laporan abitrase ke mahkamah internasional.

“Indonesia harus tegas menegakkan aturan jangan mau didikte diancam kayak kita orang kelaparan aja selalu ancamannya PHK dan merumahkan karyawan dan arbitrase,” kata Mahyudin, di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (24/2).

Menurut dia, Indonesia sebagai negara yang berdaulat harus menegakan aturan tegas, sehingga bila yang bersangkutan tidak ikuti aturan yang telah ditentukan. Yakni sikap Freeport yang tidak puas dengan kebijakan baru pemerintah mengenai perubahan status kontrak.

“Kita sebagai negara berdaulat harus menegakkan aturan, kalau mereka tidak mengikuti aturan harus diberi sanksi kalau perlu dikeluarkan dari Indonesia, keluarkan aja, kan sebentar kontraknya habis ngapain diperpanjang kalau ga ikut aturan kita,” tegas politikus Golkar itu.

Sementara itu, terhadap ancaman akan dilakukannya PHK, Mahyudin berharap pemerintah bisa mencari jalan keluarnya dengan cermat, agar tidak terjadi konflik sosial di Papua.

“Kalau selalu begitu kita enggak ada wibawa semua negara kalah, kalau memang PHK terjadi, oemerintah harus memikirkan antisipasi,” tandas dia.

Laporan: Novrizal Sikumbang

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Andy Abdul Hamid