Yogyakarta, Aktual.Com – Alasan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution yang menggunakan Koefesien Gini 2016 untuk membantah data Oxfam Indonesia dan International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) soal laporan ketimpangan di Indonesia, dinilai tidak tepat.
“Pak Darmin bicara pemerataan pendapatan, kurang relevan kalau kemudian dijadikan alasan untuk meng-counter data Oxfam dan INFID. Dua hal yang berbeda, Oxfam dan INFID berbicara masalah kemiskinan,” ujar Ekonom UGM Prof. Tri Widodo, kepada Aktual.Com, Sabtu (25/2).
Dengan asumsi orang miskin hanya punya pendapatan yang tidak termasuk kekayaan seperti rumah, kendaraan, ternak, tanah dan lainnya, maka kisaran rasio perbandingan yang dirilis Oxfam dan INFID menurutnya kemungkinan benar.
“Dari perkiraan kasar saja. Garis kemiskinan penduduk Indonesia Rp 344.809 per kapita per bulan, berarti setahun katakanlah hanya Rp 4 juta per kapita, dikalikan 100 juta penduduk miskin (hasilnya) sekitar Rp 400 triliun,” kata Tri.
Maka, jumlah tersebut tidak jauh dari total kekayaan taipan-taipan Indonesia seperti R. Budi Hartono Rp 105 triliun, Michael Hartono Rp 102 triliun, Chairul Tanjung Rp 63 triliun dan Sri Prakash Lohia Rp 54 triliun.
“Jadi yang lebih tepat adalah pendapatan 100 juta orang miskin dibanding dengan aset 4 orang terkaya. Aset orang termiskin tidak pernah diumumkan, tapi aset orang terkaya diumumkan,” imbuhnya.
Berbicara Koefisien Gini 2016, seperti dikatakan Menteri Darmin, angka 0.39 memang lebih baik (merata) ketimbang tahun 2015 sekitar 0.41. Tri beranggapan Darmin mungkin ingin mengatakan kondisi pemerataan pendapatan membaik atau semakin relatif merata.
Tetapi, kondisi itu lebih tidak merata atau memprihatinkan bila dibandingkan dengan kondisi satu dan dua dasawarsa terakhir, misal tahun 1993 sebesar 0.344 dan 2003 sebesar 0.343.
“Biasanya di negara sedang berkembang, semakin tinggi pendapatan per kapita masyarakat maka semakin tinggi pula ketimpangan pendapatan,” katanya.
Sebaliknya, pada titik tertentu di negara maju, Guru Besar Ekonomika Bisnis ini berujar semakin tinggi pendapatan per kapita masyarakat justru semakin rendah ketimpangan pendapatannya.
Kondisi ini dalam dunia ekonomi dikenal dengan teori Kuznets Curve, yang pertama kali dikemukakan ekonom Simon Kuznets pada medio 1950-an, hubungan empiris antara pembangunan ekonomi dan tingkat ketimpangan.
“Sehingga wajar di Indonesia jika kenaikan pendapatan per kapita diikuti dengan ketimpangan yang meningkat,” ucapnya.
Hal ini pun dipandang lumrah juga terjadi di negara-negara ASEAN lain. Data Koefesien Gini tahun 2011 Filipina sebesar 0.46 dan Singapura 0.47. Tahun 2009, Malaysia sebesar 0.44 dan Thailand 0.39.
“Ketimpangan di Indonesia terjadi karena ketimpangan penguasaan aset produktif bangsa yang dikuasai beberapa individu/kelompok/perusahaan yang kemudian terjadi akumulasi kapital, sehingga memang betul ada kenaikan pendapatan rata-rata (pertumbuhan ekonomi) tetapi diikuti dengan ketimpangan pendapatan,” pungkas Tri.
Pewarta : Nelson Nafis
Artikel ini ditulis oleh:
Bawaan Situs
