Penaikkan tarif listrik
Penaikkan tarif listrik

Jakarta, Aktual.com – Pengamat ekonomi asal INDEF, Bhima Yudistira Adhinegara menyebut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) kapasitas 900 volt ampere di 2017 ini bakal kian menyengsarakan rakyat.

Mestinya, pemerintah harus benar-benar mengkaji sebelum kebijakan itu diberlakukan. Karena dampak terbesarnya dialami rakyat, baik dari sisi daya beli yang menurun atau inflasi yang melonjak.

“Artinya, setiap kebijakan penyesuaian tarif energi harus benar-benar dikaji dampaknya ke daya beli masyarakat, karena sangat signifikan,” cetus Bhima kepada Aktual.com, di Jakarta, Selasa (7/3).

Bahkan, kata dia, dengan tahapan kenaikan TDL per dua bulan, bisa jadi nantinya akan berbarengan dengan kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

“Tentu jangan sampai TDL naik dan BBM naik dilakukan di bulan yang sama, walaupun pertimbangannya harga minyak dunia memang cenderung terus mengalami peningkatan di atas US$50 per barel hingga pertengahan tahun,” cetus dia.

Karena selama ini, kata dia, konsumsi rumah tangga terbukti jadi pendongkrak utama perekonomian Indonesia di tahun 2016 lalu, dan sepertinya akan terus berlanjut di tahun ini.

“Apalagi di saat belanja pemerintah dipangkas, investasi lesu, harapan satu-satunya ada pada konsumsi. Sayangnya konsumsi rumah tangga amat sensitif dengan inflasi tinggi gara-gara kebijakan kenaikan TDL ini,” tandas Bhima.

Dia pun menguatkan pemerintah terkait target pertumbuhan ekonomi yang akan susah dicapai di angka tinggi, jika laju inflasi tak bisa dikendalikan di bawah 4%.

“Jika secara tahunan lajunya tak bisa dikendalikan,  maka pertumbuhan ekonomi diprediksi sulit menembus 5,1% di tahun 2017 sesuai target APBN,” ujarnya.

Dia menyebut, berkaca pada bulan November 2014 silam, ketika BBM subsidi dinaikkan maka inflasi secara umum menjadi 1,5% (mtm), inflasi harga yang diatur pemerintah (administered prices) mencapai 4,2% (mtm).

“Kondisi terus berlanjut di Desember 2014 dengan inflasi umum sebesar 2,46% (mtm). Jadi untuk kejadian di tahun ini pemerintah jangan mengulang kesalahan 2014 lalu,” jelas Bhima.

(Reporter: Busthomi)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka